Polemik rencana kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (Wasbang) di DPRD Kota Medan mencuat setelah salah satu anggotanya, Saipul Bahri, secara tegas menyatakan penolakan terhadap program tersebut.
Saipul menilai, kegiatan Wasbang yang direncanakan digelar rutin setiap bulan di tengah masyarakat tidak memberikan dampak signifikan, bahkan cenderung memboroskan anggaran daerah. “Sejak awal saya tidak setuju. Kegiatan itu hanya membuang-buang anggaran saja,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengungkapkan, sikap serupa juga telah disampaikan saat pandangan fraksi dalam pengesahan perubahan Ranperda DPRD Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada Januari lalu. Saat itu, Saipul yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi NasDem memilih tidak menandatangani persetujuan.
Tak hanya itu, ia juga mengaku tidak ikut dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pendalaman tugas terkait penyebarluasan ideologi yang dilaksanakan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta.
Menurut Saipul, anggaran yang dialokasikan untuk program Wasbang seharusnya dapat dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Lebih baik anggaran itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi,” tegasnya.
Pernyataan ini pun berpotensi memicu perdebatan di internal DPRD Medan, mengingat program Wasbang selama ini digagas sebagai upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nasionalisme di tengah masyarakat. (map/ila)
Polemik rencana kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (Wasbang) di DPRD Kota Medan mencuat setelah salah satu anggotanya, Saipul Bahri, secara tegas menyatakan penolakan terhadap program tersebut.
Saipul menilai, kegiatan Wasbang yang direncanakan digelar rutin setiap bulan di tengah masyarakat tidak memberikan dampak signifikan, bahkan cenderung memboroskan anggaran daerah. “Sejak awal saya tidak setuju. Kegiatan itu hanya membuang-buang anggaran saja,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengungkapkan, sikap serupa juga telah disampaikan saat pandangan fraksi dalam pengesahan perubahan Ranperda DPRD Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada Januari lalu. Saat itu, Saipul yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi NasDem memilih tidak menandatangani persetujuan.
Tak hanya itu, ia juga mengaku tidak ikut dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pendalaman tugas terkait penyebarluasan ideologi yang dilaksanakan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta.
Menurut Saipul, anggaran yang dialokasikan untuk program Wasbang seharusnya dapat dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Lebih baik anggaran itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi,” tegasnya.
Pernyataan ini pun berpotensi memicu perdebatan di internal DPRD Medan, mengingat program Wasbang selama ini digagas sebagai upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nasionalisme di tengah masyarakat. (map/ila)
