MEDAN- Target optimistis Angkasa Pura II sudah ditetapkan. Bandara Internasional Kualanamu sebagai pengganti bandara Polonia dijadwalkan beroperasi pada 2013 mendatang.
Angkasa Pura II sebagai pengelola Kualanamu, boleh saja optimis. Meski di lapangan terjadi berbagai kendala teknis. Diantaranya, penyediaan air bersih yang jadi rebutan antara PDAM Tirtanadi dan PDAM Tirtadeli, pelaksanaan jalan arteri yang masih terbentur pembebasan lahan serta belum terbangunnya akses jalan tol.
Satu dari setidaknya tiga kendala teknis tersebut, nampaknya akan segera dituntaskan. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengungkapkan programnya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol dari dan ke Bandara Kualanamu.
Salah satu komitmennya, dalam tahun ini juga, Sumatera Utara (Sumut) sudah memiliki Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Badan usaha ini akan mengurusi jalan tol dari dan ke Kualanamu serta fasilitas tol lain di provinsi ini.
“BPJT ini nantinya yang akan menginventarisir masalah-masalah jalan tol, apa kendala dan lain sebagainya,” kata Dahlan Iskan di sela-sela kuliah umum di Auditorium USU, kemarin (23/6).
Rencana jalan tol interkoneksi Pulau Sumatera juga akan menjadi tanggung jawab BPJT. Serta BPJT juga akan hadir di seluruh provinsi di Indonesia. “Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi dan semua BPJT akan terbentuk,” ungkap Dahlan Iskan. Dia mengharapkan agar Bandara Kualanamu sebagai pengganti Bandara Polonia Medan secepatnya terbentuk, apalagi saat ini proyek pembangunan di lokasi Bandara Kualanamu terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Saat ini pengerjaan Bandara Kualanamu tersebut masih terus berjalan. Selain pengerjaan di lokasi bandara, pembangunan jalan tol dan pembangunan jalan alteleri menuju Kualanamu juga menjadi fasilitas bandara ke depan.
Joko Warsito, Kepala Proyek Bandara Kualanamu mengatakan saat pihaknya sedang merampungkan pembangunan di lokasi bandara. Diantara adanya adalah pembangunan landasan. Landasan yang akan dibangun sambung Warsito panjangnya 3.750 meter persegi. Dari panjang ini baru sekitar 1 kilo meter yang baru rampung. Artinya mulai dari tahap penimbunan hingga pengaspalan landasan. Sisanya terus dikerjalan sesuai dengan jadwal proyek.
Selain itu kata Warsito pihaknya juga sedang melengkapi fasilitas interior dan eksterior bandara, semisal pemasangan karpet bandara, marka-marka jalan dan lain sebagainya. Intinya tegas Warsito kalau dipersentasekan sudah rampung lebih dari 85 persen.
Hal ini sambung Warsito sesuai dengan jadwal beroperasinya bandara Kualanamu Maret 2013. Untuk proyek pembangunan jalan alteleri menuju Bandara Kualanamu, Warsito menyinggung sepenuhnya ditangani oleh Kementerian PU dalam hal pembangunan fisiknya, sementara pembebasan tahan dibebankan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pembangunan jalan tol diserahkan kepada BPJT.
“Kita terus berkoordinasi tentang percepatan pembangunan Bandara Kualanamu ini. Bahkan kita pun dari sisi proyek setiap minggunya melaporkan progres pembangunan kepada pimpinan kami PT Angkasa Pura II,” jelas Warsito.
Tak Tahu Penjualan Aset PTPN II
Terkait penjualan Aset PTPN II yakni RS Tembakau Deli dan Lahan HGU di Kabupaten Langkat, Dahlan Iskan menyarankan agar hal itu dibawa ke ranah hukum. “Bawa keranah hukum saja, karena saya belum tahu sah atau tidak penjualan itu,” ucap Dahlan Iskan menjawab Sumut Pos, kemarin pagi.
Soal sejumlah aset PTPN yang dijual, dirinya perlu memintai keterangan langsung ke pihak direksi. “Saya akan tanya yang tahu lah, sah atau tidak akan saya cek ulang, karena sudah kewajiban saya untuk mengetahui penjual itu,” ungkapnya.
Saat disinggung kedatangan petugas KPK ke Kantor PTPN II untuk menyidik dugaan penjualan aset tersebut, Dahlan mempersilakan penyidik untuk memprosesnya secara hukum. Dahlan mengakui, sudah melakukan pertemuan dengan penyidik KPK terkait indikasi korupsi di sejumlah BUMN. “Saya sudah melakukan pertemuan dengan pihak KPK, untuk mengawasi. Kalau indikasi yang lain, silakan melakukan penyeledikan,” tegasnya.
Sedangkan terkait nasib ribuan karyawan PTPN II yang di pecat, Dahlan menyatakan kalau itu kewenangan direksi. .”Wah, itu (kewenangan, red) manajen, sepenuhnya urusan manajemen, saya tidak mencampurinya,” ucapnya menutup pembicaraan.(dra/gus)
Baca juga: Bandara Kualanamu: Dari Masalah ke Masalah
