29 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

DPR RI Minta Gatot Tegas

Soal Pembangunan Jalan Arteri Non Tol Medan-Kualanamu

JAKARTA – Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dianggap sebagai pihak yang punya peran penting dalam proses pembebasan lahan, yang hingga kini masih menjadi hambatan penyelesaian pembangunan jalan arteri non tol Medan-Kualanamu sepanjang 14,5 kilometer. Untuk itu, Gatot pun diminta tegas agar proyek itu tak terhambat.

“Pemda harus punya keberanian tapi warga juga jangan dikorbankan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said.
Politisi Partai Golkar yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu, kepada koran ini mengatakan, memang bukan persoalan mudah untuk melakukan pembebasan lahan.

Dikatakan, kondisi di Indonesia tidak sama dengan di luar negeri. Jika di luar negeri, asalkan lahan digunakan untuk keperluan pembangunan untuk fasilitas publik, negara bisa langsung mengeksekusi. “Tapi di kita, tetap harus ada proses nego. Tapi, memang juga perlu ketegasan,” urainya.

Di sisi lain, Muhidin mengimbau para warga yang memiliki lahan agar tidak mempersulit proses ini. Warga diminta untuk pasang harga yang wajar. “Masyarakat jangan memanfaatkan situasi karena ini untuk kepentingan umum,” harapnya.

Muhidin yakin, persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik asalkan upaya pemda untuk mencari titik temu terus dilakukan. Tidak seperti sinyal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang nampak pesimis, Muhidin optimis penyelesaian pembangunan jalan arteri non tol Medan-Kualanamu ini bisa selesai sejalan dengan kesiapan operasionalnya bandara baru Kualanamu.

“Karena dana kan sudah siap. Dan itu kan tinggal sedikit (lahan yang belum dibebaskan, red),” ujar Muhidin.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wijaya Seta, yang berwenang mengurusi jalan arteri non tol Medan-Kualanamu, pernah menyebutkan, lahan yang belum beres untuk dibebaskan sepanjang 2 kilometer.

Muhidin bahkan sangat optimis, target pengoperasian Bandara Kualanamu beserta seluruh infrastrukturnya, termasuk jalan penunjang, bisa terselesaikan sesuai target. “Siapa bilang banyak hambatan. Semua lancar kok. Kalau soal lahan (untuk jalan non tol Medan-Kualanamu yang belum dibebaskan, red) itu kan tinggal sedikit saja,” jawab Muhidin saat koran ini minta tanggapan terkait masalah ini.

Sebelumnya, pihak Kemenhub bernada pesimis. Kementerian yang dipimpin EE Mangindaan itu pun cemas bila jalan arteri non tol Medan-Kualanamu itu belum juga beres. Pasalnya, tahun depan bandara baru itu sudah siap dioperasionalkan.

Langkah antisipasi yang dilakukan, Kemenhub mendorong percepatan pembangunan jalur Kereta Api (KA) Medan-Kualanamu untuk mengangkut penumpang pesawat yang terbang dari Kualanamu. “Kita mendorong jalur KA untuk dipercepat pembangunannya. Karena yang menyiapkan stasiunnya adalah Angkasa Pura II,” ujar Juru Bicara Kemenhub, Bambang Irvan, saat dihubungi koran ini dari Jakarta, Kamis (13/9) lalu. (sam)

Soal Pembangunan Jalan Arteri Non Tol Medan-Kualanamu

JAKARTA – Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dianggap sebagai pihak yang punya peran penting dalam proses pembebasan lahan, yang hingga kini masih menjadi hambatan penyelesaian pembangunan jalan arteri non tol Medan-Kualanamu sepanjang 14,5 kilometer. Untuk itu, Gatot pun diminta tegas agar proyek itu tak terhambat.

“Pemda harus punya keberanian tapi warga juga jangan dikorbankan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said.
Politisi Partai Golkar yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu, kepada koran ini mengatakan, memang bukan persoalan mudah untuk melakukan pembebasan lahan.

Dikatakan, kondisi di Indonesia tidak sama dengan di luar negeri. Jika di luar negeri, asalkan lahan digunakan untuk keperluan pembangunan untuk fasilitas publik, negara bisa langsung mengeksekusi. “Tapi di kita, tetap harus ada proses nego. Tapi, memang juga perlu ketegasan,” urainya.

Di sisi lain, Muhidin mengimbau para warga yang memiliki lahan agar tidak mempersulit proses ini. Warga diminta untuk pasang harga yang wajar. “Masyarakat jangan memanfaatkan situasi karena ini untuk kepentingan umum,” harapnya.

Muhidin yakin, persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik asalkan upaya pemda untuk mencari titik temu terus dilakukan. Tidak seperti sinyal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang nampak pesimis, Muhidin optimis penyelesaian pembangunan jalan arteri non tol Medan-Kualanamu ini bisa selesai sejalan dengan kesiapan operasionalnya bandara baru Kualanamu.

“Karena dana kan sudah siap. Dan itu kan tinggal sedikit (lahan yang belum dibebaskan, red),” ujar Muhidin.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wijaya Seta, yang berwenang mengurusi jalan arteri non tol Medan-Kualanamu, pernah menyebutkan, lahan yang belum beres untuk dibebaskan sepanjang 2 kilometer.

Muhidin bahkan sangat optimis, target pengoperasian Bandara Kualanamu beserta seluruh infrastrukturnya, termasuk jalan penunjang, bisa terselesaikan sesuai target. “Siapa bilang banyak hambatan. Semua lancar kok. Kalau soal lahan (untuk jalan non tol Medan-Kualanamu yang belum dibebaskan, red) itu kan tinggal sedikit saja,” jawab Muhidin saat koran ini minta tanggapan terkait masalah ini.

Sebelumnya, pihak Kemenhub bernada pesimis. Kementerian yang dipimpin EE Mangindaan itu pun cemas bila jalan arteri non tol Medan-Kualanamu itu belum juga beres. Pasalnya, tahun depan bandara baru itu sudah siap dioperasionalkan.

Langkah antisipasi yang dilakukan, Kemenhub mendorong percepatan pembangunan jalur Kereta Api (KA) Medan-Kualanamu untuk mengangkut penumpang pesawat yang terbang dari Kualanamu. “Kita mendorong jalur KA untuk dipercepat pembangunannya. Karena yang menyiapkan stasiunnya adalah Angkasa Pura II,” ujar Juru Bicara Kemenhub, Bambang Irvan, saat dihubungi koran ini dari Jakarta, Kamis (13/9) lalu. (sam)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/