MEDAN- Di tengah peliknya kondisi finansial yang menimpa duo PSMS yang kian memburuk upaya penyatuan terus digeber. Lewat komite penyatuan, upaya untuk mengakhiri dualisme PSMS tentunya paling krusial harus dimulai dari klub-klub anggota PSMS sebagai pemegang suara.
Ya, dualisme yang terus terpelihara di musim ini tak lepas dari andil 40 klub. Adanya Rapat Umum Luar Biasa yang memilih Indra Sakti Harahap dan Benny Sihotang di tempat berbeda dan kurun waktu yang berbeda adalah akibat klub-klub yang tak konsisten. 27 klub di kubu Indra Sakti dan 25 klub di kubu Benny adalah keanehan karena jumlah klub melebihi aslinya. Toh, kedua sosok itu juga gagal.
Karena itu urusan klub menjadi pekerjaan rumah berat bagi komite penyatuan yang diketuai Julius Raja. Pria yang akrab disapa King itu menyadari itu.
“Ya memang kita tidak usah mengingat-ngingat lagilah kegagalan terdahulu. Terbukti baik Indra dan Benny juga tidak seperti yang diharapkan. Jauh dari ekspektasi. Saat ini kami tengah mengumpulkan klub-klub baik di kubu sana maupun sini untuk mengkonsolidasikan penyatuan. Tak ada lagi dua PSMS musim depan,” ujar King.
Meskipun sebenarnya Indra Sakti Harahap belum juga menyatakan pengunduran dirinya meskipun sudah tak mampu lagi membiayai gaji pemain maupun operasional tim. Berbeda dengan Benny yang sudah melambaikan bendera putih.
“Yang terpenting kan klubnya. Yang saya dengar memang Indra gak mau mundur. Dan dia sudah mendaftarkan PT nya sendiri yang merupakan perusahaannya. Kalau tidak lagi didukung klub bagaimana bisa,” jelasnya.
Saat ini sudah dua kali pertemuan dengan klub-klub digelar. King mengklaim tidak hanya klub-klub pendukung PSMS LPIS yang terlibat, namun juga klub yang mendukung Indra. Arahnya ke pencabutan mandat dan musyawarah luar biasa.
“Anggota klub akan mengadakan pertemuan untuk pencabutan mandat baik itu Indra maupun Benny. Klub-klub pendukung Indra seperti Linud, Kinantan dan lain-lain sudah setuju mendatangani. Sudah ada 21 klub saat ini,” ujarnya.
Jumlah tersebut memang sudah memenuhi 1/2 n+1 sesuai ketentuan AD/ART, namun sejatinya sangat riskan mengulang lagi dualisme. Berkaca dari kejadian sebelumnya, seharusnya dukungan seluruh klub harus diraih. “Memang benar. Karena itu harus ada minimal 35 klub yang mendukung penyatuan ini dan menandatangai materai pencabutan mandat. Jadi tidak ada lagi sana-sini,” ujarnya.
Satu hal yang harus dilakukan adalah verifikasi terhadap klub secara keseluruhan. Pasalnya beberapa klub terdapat kepengurusan ganda yang bisa memicu dualisme terhadap PSMS. “Jadi tugas kitalah ini melakukan pendekatan kepada klub-klub. Sistemnya door to door sekarang,” lanjut Raja.
Lalu soal musyawarah luar biasa nanti bukankah PSMS mengusung konsep profesional dengan Direktur utama?
“Ya memang dengan direktur utama dengan PT sebagai motor mencari donatur. Tapi kita perlulah dipayungi Pemko. Di luar ketua umumnya juga banyak yang wali kota. Seperti Persib mereka pakai konsep ini dengan Umuh Mokhtar sebagai komisaris utama. Tapi pemerintah kota tetap berperan,” ujarnya.
Bukankah peraturan Permendagri telah melarang itu? Itu pula yang menjadi alasan dibalik mundurnya Rahudman Harahap dari kursi ketua umum.
Namun menurut King hampir 95 persen klub di Indonesia melanggar peraturan itu. “Hampir semua melanggar. Yang 5 persen sisa itu juga termasuk PSMS. Lagipula itukan masih bersifat permendagri belum undang-undang. Jadi belum terlalu mengikat,” pungkasnya. (don)
