Rekening Gendut Akil dari Sumut?

Kedekatan mantan Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution dengan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mukhtar diduga menjadi pintu masuk dalam setiap sengketa Pilkada di Sumut. Menurut sumber Sumut Pos, pertengahan bulan lalu sedikitnya biaya sengketa Pilkada di Sumut Rp1 miliar hingga 2 miliar. Dan hampir keseluruhan sengketa Pilkada di Sumut medio 2008 sampai sekarang ditangani grup Irham.

“Setahu saya, Pilgubsu kemarin juga ditangani mereka, biaya sengketanya berkisar Rp1 miliar. Bisa ditelusuri di Pemprovsu. Saya yakin, walaupun bukan atas nama Irham langsung, tapi jelas rekan atau anggota timnya,” ujar sumber Sumut Pos yang merupakan pengacara dan sempat bekerja sama dengan Irham.

Maka itu, urai dia, pintu masuk untuk membuktikan rekening gendut Akil Mukhtar bisa dilakukan lewat biaya sengketa Pilkada di Sumut yang ditangani grup Irham.”Coba bayangkan, 2010 lalu, berapa banyak kabupaten/kota melakukan Pilkada, hanya Tanjungbalai yang tidak ditangani grup Irham, saya menduga penambahan rekening gendut Akil sedikit banyak bersumber dari sengketa Pilkada di Sumut,” paparnya.

Untuk itu, kata dia, PPATK bisa menelusuri aliran dana sengketa Pilkada di Sumut berdasarkan anggaran yang disediakan dan penunjukan advokat atau pengacara yang dipilih KPUD. Selain itu, papar mantan rekan Irham Buana ini, kedekatan Irham dengan Akil Mukhtar, juga bisa diselidiki lewat Sedarita Ginting, warga Langkat yang disebut-sebut adik angkat Akil Mukhtar.

“Bukan tidak mungkin Sedarita Ginting juga turut andil dalam ‘sindikat’ Pilkada di Sumut ini, karena kedekatannya dengan Irham Buana dan Akil Mukhtar,” jelas dia.

Bahkan yang terbaru, ungkapnya, sengketa Pilkada Batubara juga melibatkan anggota tim Irham termasuk beberapa daerah yang bakal melangsungkan Pilkada dalam waktu dekat.

Keadaan inilah yang membuat Roder Nababan, seorang pengacara yang sudah banyak dirugikan dengan dugaan permainan Irham, mendesak agar mantan Ketua KPUD SUmut itu segara diproses hukum. Sebagai tahap awal, Roder mendorong Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana di rekening Irham.”Saya akan melaporkan Irham ke PPATK,” ujar Roder Nababan saat dihubungi koran ini, kemarin. (ndi/mag-2/sam)

Kedekatan mantan Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution dengan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mukhtar diduga menjadi pintu masuk dalam setiap sengketa Pilkada di Sumut. Menurut sumber Sumut Pos, pertengahan bulan lalu sedikitnya biaya sengketa Pilkada di Sumut Rp1 miliar hingga 2 miliar. Dan hampir keseluruhan sengketa Pilkada di Sumut medio 2008 sampai sekarang ditangani grup Irham.

“Setahu saya, Pilgubsu kemarin juga ditangani mereka, biaya sengketanya berkisar Rp1 miliar. Bisa ditelusuri di Pemprovsu. Saya yakin, walaupun bukan atas nama Irham langsung, tapi jelas rekan atau anggota timnya,” ujar sumber Sumut Pos yang merupakan pengacara dan sempat bekerja sama dengan Irham.

Maka itu, urai dia, pintu masuk untuk membuktikan rekening gendut Akil Mukhtar bisa dilakukan lewat biaya sengketa Pilkada di Sumut yang ditangani grup Irham.”Coba bayangkan, 2010 lalu, berapa banyak kabupaten/kota melakukan Pilkada, hanya Tanjungbalai yang tidak ditangani grup Irham, saya menduga penambahan rekening gendut Akil sedikit banyak bersumber dari sengketa Pilkada di Sumut,” paparnya.

Untuk itu, kata dia, PPATK bisa menelusuri aliran dana sengketa Pilkada di Sumut berdasarkan anggaran yang disediakan dan penunjukan advokat atau pengacara yang dipilih KPUD. Selain itu, papar mantan rekan Irham Buana ini, kedekatan Irham dengan Akil Mukhtar, juga bisa diselidiki lewat Sedarita Ginting, warga Langkat yang disebut-sebut adik angkat Akil Mukhtar.

“Bukan tidak mungkin Sedarita Ginting juga turut andil dalam ‘sindikat’ Pilkada di Sumut ini, karena kedekatannya dengan Irham Buana dan Akil Mukhtar,” jelas dia.

Bahkan yang terbaru, ungkapnya, sengketa Pilkada Batubara juga melibatkan anggota tim Irham termasuk beberapa daerah yang bakal melangsungkan Pilkada dalam waktu dekat.

Keadaan inilah yang membuat Roder Nababan, seorang pengacara yang sudah banyak dirugikan dengan dugaan permainan Irham, mendesak agar mantan Ketua KPUD SUmut itu segara diproses hukum. Sebagai tahap awal, Roder mendorong Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana di rekening Irham.”Saya akan melaporkan Irham ke PPATK,” ujar Roder Nababan saat dihubungi koran ini, kemarin. (ndi/mag-2/sam)