Minta Pembekuan Aset Libya Dicabut
TRIPOLI- Kelompok oposisi Libya semakin optimis memenangi perang melawan rezim Muammar Kadhafi. Kepala Biro Eksekutif Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya, Mahmoud Jibril kemarin terbang ke Washington untuk mencari dukungan keungan dan legitimasi diplomasi.
Mahmoud akan bertemu Penasihat Keamanan Nasional Presiden Barack Obama Tom Donilon dan sejumlah pejabat senior lainnya. Dia juga meminta Amerika mencabut pembekuan atas aset Libya sebesar dolar US 180 juta untuk membiayai perang melawan rezim berumur 41 tahun tersebut.
Pertemuan Washington, Jumat (13/5) selang sehari setelah Ketua NTC, Mustafa Abdel Jalil bertemu Perdana Menteri Inggris, David Cameron di London, untuk memastikan dipenuhinya janji untuk memberikan lebih banyak bantuan.
Pasukan oposisi memerangi tentara pemerintah hampir 3 bulan. Mereka menguasai Benghazi dan bagian timur Libya. Sementara, Kadhafi menguasai pintu masuk ke Tripoli dan hampir seluruh wilayah di barat.
Oposisi manyatakan, saat ini pihaknya memerlukan dana untuk membayar gaji tentara pro-oposisi dan mengontrol wilayah kekuasaannya. Sementara legitimasi NTC oleh dunia internasional diperlukan untuk membuka akses terhadap aset Libya yang dibekukan.
“Kami menghadapi masalah keuangan yang akut, karena aset yang dibekukan,” terang Jibril kepada sebuah lembaga think-tank AS Brookings Institute. “Jadi saya ingin menggunakan kesempatan yang ada untuk meminta pemerintah AS agar membantu kami,” tandasnya yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri NTC.
Ditanya CNN tentang apa yang ingin dicapai dalam pertemuan tersebut, Jibril menegaskan kami butuh pengakuan. Tidak seperti Prancis, Italia, Gambia, dan Qatar, Amerika Serikat (AS) belum mengakui adanya NTC. Jibril yakin, dalam waktu dekat, Jordania akan mengakui NTC.
“Yang kami perlukan adalah, dunia memahami persoalan kami dan membantu kami mendapatkan hak legitimasi,” tandasnya.
Juru Bicara Gedung Putih, Jay Carney memberikan sinyal bahwa Washington tidak akan gegabah mengakui NTC sebagai pemerintahan resmi Libya. “Kalau pertanyaannya pengakuan NTC sebagai pemerintahan resmi Libya, saya rasa masih sangat prematur,” katanya. (cak/kim/jpnn)
