28 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

RI-Jepang Sepakat Tunjuk Auditor Independen

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Sejumlah pekerja mengangkat batangan alumunium yang telah tercetak untuk selanjutnya di lakukan pengeringan di pabrik pencetakan Inalum, Tanjung Gading, Batubara, Sumut, Indonesia, Kamis (16/5).
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Sejumlah pekerja mengangkat batangan alumunium yang telah tercetak untuk selanjutnya di lakukan pengeringan di pabrik pencetakan Inalum, Tanjung Gading, Batubara, Sumut, Indonesia, Kamis (16/5).

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat menunjuk auditor independen baru untuk mengevaluasi nilai aset yang dimiliki PT Inalum.

“Kita setuju menunjuk auditor independen yang disepakati ke dua pihak. Auditornya akan diumumkan dalam satu hingga dua hari ke depan,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, seusai menggelar Rapat Pimpinan Kementeria BUMN, di Kantor Pusat PT ASEI (Persero), Kamis (14/11)n
Menurut Dahlan, penunjukan auditor independen tersebut merupakan bagian dari komitmen kedua pihak untuk menuntaskan upaya mengakhiri kerja sama agar berjalan mulus.”Pihak Jepang saat ini sepertinya agak merasa masgul mengapa pengakhiran perjanjian tersebut tidak terlalu mulus. Padahal kerja sama sudah berlangsung 30 tahun dengan transfer manajemen dan teknologi baik,” ujar Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini menambahkan penetapan audit independen tersebut akan menghitung valuasi Inalum hingga periode akhir Oktober 2013 sesuai dengan masa waktu berakhirya kontrak kerja sama.

Menurut catatan, hingga kini nilai pengambilalihan Inalum yang akan ditransfer Indonesia kepada pihak Jepang belum mencapai kesepakatan.Pihak Jepang menginginkan nilai pengambilalihan 58,8% saham Inalum dari Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang sebesar US$626 juta.  Sebaliknya, Indonesia melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai US$424 juta.

“Kita sudah ada hasil audit BPKP tapi periode auditnya baru sampai Maret 2013. Sementara audit independen akan menghitung periode Oktober 2013,” ujarnya.

Meski begitu Pemerintah juga secara paralel meminta BPKP untuk melakukan audit periode yang sama dengan auditor independen.

“Auditor independen berjalan, kita (BPKP) juga melakukan audit sebagai pegangan pemeritah,” ujar Dahlan.

Pada prinsipinya tambahnya, ke dua pihak sepakat bagaimana pengakhiran kerja sama Jepang dan Indonesia di Inalum harus happy ending. (chi/bbs/jpnn)

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Sejumlah pekerja mengangkat batangan alumunium yang telah tercetak untuk selanjutnya di lakukan pengeringan di pabrik pencetakan Inalum, Tanjung Gading, Batubara, Sumut, Indonesia, Kamis (16/5).
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Sejumlah pekerja mengangkat batangan alumunium yang telah tercetak untuk selanjutnya di lakukan pengeringan di pabrik pencetakan Inalum, Tanjung Gading, Batubara, Sumut, Indonesia, Kamis (16/5).

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat menunjuk auditor independen baru untuk mengevaluasi nilai aset yang dimiliki PT Inalum.

“Kita setuju menunjuk auditor independen yang disepakati ke dua pihak. Auditornya akan diumumkan dalam satu hingga dua hari ke depan,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, seusai menggelar Rapat Pimpinan Kementeria BUMN, di Kantor Pusat PT ASEI (Persero), Kamis (14/11)n
Menurut Dahlan, penunjukan auditor independen tersebut merupakan bagian dari komitmen kedua pihak untuk menuntaskan upaya mengakhiri kerja sama agar berjalan mulus.”Pihak Jepang saat ini sepertinya agak merasa masgul mengapa pengakhiran perjanjian tersebut tidak terlalu mulus. Padahal kerja sama sudah berlangsung 30 tahun dengan transfer manajemen dan teknologi baik,” ujar Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini menambahkan penetapan audit independen tersebut akan menghitung valuasi Inalum hingga periode akhir Oktober 2013 sesuai dengan masa waktu berakhirya kontrak kerja sama.

Menurut catatan, hingga kini nilai pengambilalihan Inalum yang akan ditransfer Indonesia kepada pihak Jepang belum mencapai kesepakatan.Pihak Jepang menginginkan nilai pengambilalihan 58,8% saham Inalum dari Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang sebesar US$626 juta.  Sebaliknya, Indonesia melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai US$424 juta.

“Kita sudah ada hasil audit BPKP tapi periode auditnya baru sampai Maret 2013. Sementara audit independen akan menghitung periode Oktober 2013,” ujarnya.

Meski begitu Pemerintah juga secara paralel meminta BPKP untuk melakukan audit periode yang sama dengan auditor independen.

“Auditor independen berjalan, kita (BPKP) juga melakukan audit sebagai pegangan pemeritah,” ujar Dahlan.

Pada prinsipinya tambahnya, ke dua pihak sepakat bagaimana pengakhiran kerja sama Jepang dan Indonesia di Inalum harus happy ending. (chi/bbs/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/