JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Jazuli Juwaini. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ini dimintai keterangan terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2012-2013.
Jazuli sudah memenuhi panggilan KPK. Ia tiba sekitar pukul 09.00 WIB. “Bukan saksi. Diminta masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji,” kata Jazuli di KPK, Jakarta, Kamis (6/2).
Jazuli yang kini duduk di Komisi II DPR mengaku dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai bekas pimpinan Komisi VIII DPR yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. “Saya ini sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kemenag tahun 2012-2013.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mengaku ditanya soal mekanisme dana penyelenggaraan ibadah haji.
“Ditanya bagaimana menentukan biaya penyelengaraan ibadah haji. Kemudian juga ditanya tentang perumahan di Mekkah,” kata Hasrul saat dihubungi JPNN, Rabu (5/2).
Menurut Hasrul, bukan dirinya saja yang dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kemenag. “Sebelum-sebelumnya sudah ada yang lain,” tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Jazuli Juwaini. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ini dimintai keterangan terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2012-2013.
Jazuli sudah memenuhi panggilan KPK. Ia tiba sekitar pukul 09.00 WIB. “Bukan saksi. Diminta masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji,” kata Jazuli di KPK, Jakarta, Kamis (6/2).
Jazuli yang kini duduk di Komisi II DPR mengaku dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai bekas pimpinan Komisi VIII DPR yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. “Saya ini sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kemenag tahun 2012-2013.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mengaku ditanya soal mekanisme dana penyelenggaraan ibadah haji.
“Ditanya bagaimana menentukan biaya penyelengaraan ibadah haji. Kemudian juga ditanya tentang perumahan di Mekkah,” kata Hasrul saat dihubungi JPNN, Rabu (5/2).
Menurut Hasrul, bukan dirinya saja yang dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kemenag. “Sebelum-sebelumnya sudah ada yang lain,” tandasnya. (gil/jpnn)
