MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Kehutanan menyebutkan, terdapat 260 titik api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Utara (Sumut). Di mana memiliki toleransi 682 titik api. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Pemprovsu melalui Kabid Perlindungan Hutan Yuliani Siregar didampingi Kasi Pengamanan Hutan, Heru, saat ditemui Sumut Pos di kantornya Jalan Sisingamangara Medan, Senin (17/2). “Per Januari 2014 sampai 16 Februari ini, ada 260 titik api dengan batas toleransi 682 titik api sepanjang tahun ini,” ujar Yuliani.
Berdasarkan jumlah itu, kata Yuliani, terjadi penurunan 20 persen dari tahun kemarin. Sementara di Februari ini, pekan lalu itu merupakan titik api terbanyak yang terjadi di Sumatera Utara.
“Melalui pantauan satelit NOA, pada 10 Februari ada 58 titik api, tanggal 11 ada 74 titik api, dan terdapat 48 titik api pada 12 Februari. Di tiga hari itu titik api terbilang tinggi,” urainya.
Dia juga mengatakan, pada 2013 lalu, titik api kebakaran hutan dan lahan di Sumut justru melebih batas toleransi yang sudah ditentukan. “Di 2013, mulai Januari hingga Desember malah melebihi toleransi. Di mana terdapat 977 titik api dari 848 toleransi yang ditetapkan. “Tahun lalu sebanyak 977 titik api kebakaran lahan dan hutan. Hal itu diluar dugaan kami. Namun dalam 3 hari ini tidak ada titik api yang terlihat,” katanya.
Guna upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera melakukan koordinasi. “Hari ini (kemarin, Red) kami diminta Pak Asren Nasution (Kadis Kominfo Sumut) berangkat ke Kabanjahe, dengan agenda rapat kesiapan penanganan bencana asap kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.
Kasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provsu, Heru, menambahkan upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam penanggulangan kebakaran di antaranya pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan di Provinsi Sumut. Selain dibentuk tim penanggulangan kebakaran hutan.(mag-6/azw)
dan lahan, serta sosialisasi penanggulangan kebakaran.
“Pembuatan dan penyebaran leflet (selebaran) berupa pemasangan plang juga akan dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Itu akan diletak di titikititik api yang rawan kebakaran. Misalnya jangan membuang puntung rokok dan sebagainya,” kata Heru.
Di sisi lain, pihaknya juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut dalam operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan personil Mangala Agni.
“Ke depan pembentukan tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota se-Provinsi Sumut juga perlu dilakukan. Sebab saat ini, baru 2 kabupaten / kota saja yang ada, yakni Tobasa dan Dairi, yang memiliki petugas terlatih serta kelengkapan alat pemadaman,” terangnya.
Dia mengakui bahwa terdapat banyak kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan, serta masih minimnya tenaga terlatih dalam pemadaman. Kurangnya anggaran yang didapat untuk operasional, ditambah lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya pemadaman, dianggap menjadi kendala selama ini.
Parahnya lagi, lanjut dia, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan sering memicu pembakaran di area konsesi perusahaan. “Disamping itu, sosialisasi kepada masyarakat juga masih kurang tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
