JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir. Suryadharma Ali tetap menjadi ketum dan Romahurmuziy masih menjabat sekjen partai. Pun, Waketum PPP Hasrul Azwar yang diplot menjadi Plt DPW PPP pun batal. Pasalnya, Fadly Nurzal sang ketua DPW PPP Sumut tidak jadi dipecat.
Kepastian ini didapat setelah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair datang ke kantor DPP PPP di Jakarta, kemarin (22/4)n
KH Maimun mengeluarkan fatwa yang isinya membatalkan SK pemecatan Sekjen PPP Romahurmuziy, Waketum Suharso Monoarfa, dan empat ketua DPW, salah satunya Ketua DPW PPP Sumut Fadli Nursal. Bukan hanya itu, fatwa Ketua Majelis Syariah juga menganulir dukungan PPP terhadap pencapresan Prabowo Subianto.
Atas fatwa yang dibacakan saat konpres usai rapat pleno di kantor DPP itu, SDA menyatakan menerimanya. “Saya menerima,” kata SDA, saat diminta tanggapannya atas fatwa tersebut.
Berikut bunyi fatwa majelis Syariah:
Assalamualaikum,
Apa yang terjadi belakangan ini di tubuh PPP sangat memprihatinkan. Ini sama sekali tidak mencerminkan cita-cita kader partai yang berazazkan Islam. Para fungsionaris partai sejatinya adalah etalase partai. Perilaku yang mereka tampilkan berpengaruh negatif terhadap citra dan marwah partai. Semua harus kembali kepada al haq sebagai pedoman partai.Partai ini mendasarkan perjuangannya kepada perintah amar maruf dan nahi mungkar. Maka sebelum melakukan tugasnya sebagai partai yang amar maruf dan nahi mungkar, sudah selayaknya melakukan introspeksi terhadap diri sendiri.
Mereka yang tidak bisa beramar maruf dan bernahi mungkar terhadap dirinya sendiri amat tidak pantas melakukan itu kepada orang lain. Berkenaan dengan pokok di atas, maka saya sebagai sesepuh dan majelis syariah partai menyatakan sebagai fatwa:
- Kewajiban islah di antara kubu yang bertikai, utamanya antara Ketum DPP Suryadharma Ali dengan Sekjen Mohammad Romahurmuziy.
- Islah berarti kembali kepada asal semula, bahwa Suryadharma Ali adalah ketua umum dan Romahurmuziy adalah sekretaris jenderal. Islah juga berarti bahwa tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai.
- Dalam hal pemilu presiden 2014, PPP belum menyatakan koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagai amanat Mukernas II Bandung 7-9 Februari 2014.
- PPP juga belum menentukan presiden dan calon wakil presiden. penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas Bandung 7-9 Februari 2014.
- Semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil pemilu legilatif 2014. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerjasama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan. Langkah-langkah strategis harus dikosultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar.
- Apa yang saya sampaikan ini merupakan bentuk keprihatinan Kiai-kiai, kader-kader, simpatisan partai dan lapisan bawah masyarakat. Saya benar-benar menekankan kepada para pemimpin partai menyadari ini dan secepatnya mengambil langkah-langkah islah.
Jakarta, 22 April 2014
Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair
Sebelumnya, rapat pleno DPP PPP yang digagas kubu SDA kemarin (22/4), gagal menyelesaikan konflik. Pleno hanya menyepakati perlunya segera dilakukan islah.
Upaya islah langsung dilakukan Waketum PPP Hasrul Azwar dengan berkomunikasi dengan Sekjen PPP Romahurmuziy alias Romi. SDA menceritakan, dalam komunikasi yang dilakukan Hasrul itu, Romi minta digelar pertemuan terbatas antara SDA dengan empat waketum dan Ketua Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan Partai.
“Atas permintaan (dari Romi) ini saya iyakan. Saya siap melakukan pertemuan,” jelas SDA saat menggelar keterangan pers usai pleno, di kantor DPP PPP, Jakarta, kemarin. Pertemuan SDA dengan Romi akan langsung dilakukan Selasa malam. Hanya saja, tempatnya dirahasiakan, tidak disampaikan ke wartawan.
Ikut serta dalam konpers, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair, Hasrul Azwar, Lukman Hakim Syaifudin yang selama ini berada di gerbong Romi, dan sejumlah fungsionaris DPP PPP lainnya.
KH Maimun sendiri datang setelah pleno sudah selesai digelar. Rencana awal, kyai sepuh asal Rembang itu hadir di pleno untuk memediasi kedua kubu. Hanya saja, dari kubu Romi tidak ada yang hadir di pleno.
Mbah Mun, panggilan KH Maimun, datang dengan berkursi roda. Dia mengatakan, kedatangannya untuk mendorong islah. Dia mengaku sudah bertemu SDA dan Romi sebelum datang ke kantor DPP.
“Saya datang ke rumah Mas Surya (SDA), lalu Mas Romy (Romahurmuziy), dua-duanya ada mengatakan ingin islah,” kata KH Maimun.
Dijelaskan juga bahwa Majelis Syariah PPP sudah menggelar rapat, yang intinya meminta kedua kubu segera berdamai. Hasil rapat Majelis Syariah ini, kata Mbah Mun, sudah diedarkan ke seluruh pengurus partai hingga ke tingkat daerah.
Pengamanan SDA Berlebihan
Tanda-tanda bakal gagalnya Pleno kubu SDA untuk penyelesaian konflik sebenarnya sudah terlihat sejak kemarin pagi. Ini terlihat dari tegangnya situasi di Kantor DPP PPP. Sekitar 100 massa dari organisasi sayap PPP sudah disebar di sekitar kantor, setelah sebelumnya menggelar apel.
Massa ini berasal antara lain dari Brigade Kabah dengan baju loreng, Angkatan Muda Kabah (AMK), Gerakan Pemuda Kabah (GPK), dan juga anak buah Haji Lulung, pentolan PPP Jakarta yang dikenal sebagai “orangnya” SDA. Tampak kesan, kantor dikuasai kubu SDA.
Tanda kedua, pleno tidak mengundang Waketum Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW (Sumut, Jatim, Jabar, Sulsel) yang sudah dipecat oleh SDA. Dengan demikian, sudah diperkirakan pleno tidak akan bisa mengakhiri konflik lantaran pemecatan mereka juga menjadi sumber perpecahan.
Sementara, Waketum Emron Pangkapi dan Sekjen PPP M Romahurmuziy diundang lantaran mereka masih duduk sebagai pengurus. Romi, panggilan Romahurmuziy, oleh SDA memang ‘hanya’ diturunkan menjadi salah satu ketua DPP.
“Romi diundang, Pak Emron diundang, beliau masih pengurus. Tapi tergantung apakah mereka mau datang atau tidak,” kata Ketua DPP PPP, Dimyati Natakusuma, di kantor DPP PPP, kemarin.
Politisi yang berada di gerbong SDA itu menantang Romi dan Emron (yang oleh kubu Romi diangkat menjadi Plt Ketum menggantikan SDA) hadir untuk buka-bukaan terhadap persoalan yang membelit partai itu.
Dijelaskan, pleno akan dijadikan ajang bagi SDA untuk memberikan penjelasan terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil, antara lain soal kehadirannya di kampanye Gerindra, soal pemecatan, juga dukungannya terhadap pencapresan Prabowo Subianto.
Pleno yang dijadwalkan dimulai usai waktu dhuzur, akhir molor. Pasalnya, hingga sore, baru 16 pengurus DPP yang hadir. Padahal, pengurus DPP yang diundang cukup banyak yakni 54 pengurus harian DPP dan 58 unsur badan dan lembaga di PPP. Para pentolan kubu Romi, tidak ada yang hadir.
Dari kubu SDA lengkap, antara lain Waketum Hasrul Azwar, Ketua DPP Epyardi Asda, Dimyati Natakusuma, dan Isa Muchsin yang ditunjuk SDA sebagai sekjen menggantikan Romi. Sementara, pengamanan terhadap SDA terkesan berlebihan. Begitu tiga di kantor berslogan ‘Rumah Besar Umat Islam’ itu, SDA dikawal massa yang sejak pagi sudah berkerumum di sana.
Tanda ketiga, KH Maimun Zubair tidak datang untuk mengikuti pleno. Semula, kyai kharismatik asal Rembang itu digadang hadir sebagai mediator. KH Maimun baru datang setelah pleno kelar. (sam)
