BANGKOK, SUMUTPOS.CO- Situasi darurat diberlakukan di ibu kota Thailand. Otoritas setempat meminta warga tidak keluar rumah demi menghindari risiko bentrok berdarah antara demonstran pro dan anti pemerintah.
Massa anti pemerintah telah mengultimatum agar perdana menteri baru segera dipilih hari ini (Senin, 12/5) atau mereka melengserkan pemerintahan sementara setelah Yingluck Shinawatra dimakzulkan pengadilan. Namun, pemerintah menolak tuntutan tersebut dan siap menghadapi gerakan oposisi.
“Membentuk pemerintah tanpa pemilu berarti tidak sah. Itu akan berujung pada konflik dan meluasnya kekerasan,” seru Tarit Pengdith, menteri kehakiman dan investigasi khusus (DSI). Pemerintah, lanjut dia, akan meningkatkan penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik yang sudah berumur enam bulan tersebut.
Pengumuman oleh Tarit tersebut disiarkan secara nasional melalui televisi saat dua kelompok demonstran yang saling berlawanan sedang berhadap-hadapan di Bangkok. Keduanya hanya terpisah beberapa kilometer. Ketegangan semakin meningkat sejak vonis pengadilan yang menyatakan bahwa Yingluck telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengganti sejumlah petinggi keamanan. Pendukungnya menyebut keputusan itu sebagai “kudeta peradilan”.
Pihak oposisi mengatakan, pemerintah sementara tak lagi sah dan pemilu yang dipercepat bukanlah solusi tepat. Massa Kaus Kuning itu ingin perdana menteri interim ditunjuk untuk mengawasi transisi politik dan memberantas korupsi sebelum pemilu dilaksanakan 18 bulan ke depan.
Sementara itu, pro pemerintah, Kaus Merah, yang memulai aksi besarnya akhir pekan lalu di pinggiran Bangkok mengancam bahwa perebutan kekuasaan akan berujung pada perang sipil. “Kami berhenti demo setelah keadilan kembali ditegakkan,” tegas pemimpin Kaus Merah Jatuporn Prompan kemarin (11/5). (AFP/AP/cak/c7/dos)
BANGKOK, SUMUTPOS.CO- Situasi darurat diberlakukan di ibu kota Thailand. Otoritas setempat meminta warga tidak keluar rumah demi menghindari risiko bentrok berdarah antara demonstran pro dan anti pemerintah.
Massa anti pemerintah telah mengultimatum agar perdana menteri baru segera dipilih hari ini (Senin, 12/5) atau mereka melengserkan pemerintahan sementara setelah Yingluck Shinawatra dimakzulkan pengadilan. Namun, pemerintah menolak tuntutan tersebut dan siap menghadapi gerakan oposisi.
“Membentuk pemerintah tanpa pemilu berarti tidak sah. Itu akan berujung pada konflik dan meluasnya kekerasan,” seru Tarit Pengdith, menteri kehakiman dan investigasi khusus (DSI). Pemerintah, lanjut dia, akan meningkatkan penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik yang sudah berumur enam bulan tersebut.
Pengumuman oleh Tarit tersebut disiarkan secara nasional melalui televisi saat dua kelompok demonstran yang saling berlawanan sedang berhadap-hadapan di Bangkok. Keduanya hanya terpisah beberapa kilometer. Ketegangan semakin meningkat sejak vonis pengadilan yang menyatakan bahwa Yingluck telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengganti sejumlah petinggi keamanan. Pendukungnya menyebut keputusan itu sebagai “kudeta peradilan”.
Pihak oposisi mengatakan, pemerintah sementara tak lagi sah dan pemilu yang dipercepat bukanlah solusi tepat. Massa Kaus Kuning itu ingin perdana menteri interim ditunjuk untuk mengawasi transisi politik dan memberantas korupsi sebelum pemilu dilaksanakan 18 bulan ke depan.
Sementara itu, pro pemerintah, Kaus Merah, yang memulai aksi besarnya akhir pekan lalu di pinggiran Bangkok mengancam bahwa perebutan kekuasaan akan berujung pada perang sipil. “Kami berhenti demo setelah keadilan kembali ditegakkan,” tegas pemimpin Kaus Merah Jatuporn Prompan kemarin (11/5). (AFP/AP/cak/c7/dos)
