JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera belum menunjukkan hasil. Pasalnya sampai kini masih terkendala dengan peraturan presiden (prepres) tentang penujukkan BUMN yang mengerjakan jalan itu. Diperkirakan tahun ini jalan tol sepanjang 2.771 km itu tidak akan dibangun tahun ini.
Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan kabar itu. Menurut dia pengerjaan harus ada perintah. Dalam hal ini adalah perpres. “Masih menunggu perpres. Kalau tidak ada itu tidak bisa kerja,” jelasnya.
Menurut dia saat ini perpres masih di bahas di Menko Perekonomian. Mantan orang nomor satu di PLN itu mengaku dalam waktu dekat aturan itu akan segera rampung. “Harapannya akhir September selesai di bahas,” ucapnya.
Ada informasi yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan itu terhenti lantaran pembebasan lahannya sulit. Salah satunya ruas Medan-Binjai. Sekitar 70 persen di ruas itu tanahnya milik PTPN. Menurut Dahlan setelah ada perpres nantinya pembangunan akan bisa dilakukan. “Kalau ada perpres Hutama Karya akan langsung berkomunikasi dengan PTPN. Sehingga bisa segera dibagun,” jawabnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan pihaknya terus mendorong agar jalan tol dari Lampung menuju Medan segera terbangun. Saat ini pihaknya sudah menjalin hubungan dengan PTPN.
Saat ini, kata dia, pemerintah terus melakukan percepatan. Dardak mengaku pihaknya ingin segera membangun jalan tol tersebut. Pasalnya pembangunan jalur darat itu bisa mendorong kemajuan ekonomi di Sumatera. “Pokoknya kami mendorong aagar segera terbangun. Perpres juga harus segera dibahas secepatnya,” jelasnya.
Dari data yang dihimpun, sebelum lengser pemerintah berjanji akan groundbreaking jalan tol trans Sumatera. Tahun ini ada dua seksi yang akan dibangun. Yakni Medan-Binjai (16,8 km) dan Pelambang-Indralaya (22 km).
Namun harapan pemerintah untuk membangun harus pupus. Lantaran sampai kini perpres penunjukkan BUMN yang mengerjakan proyek itu belum ditetapkan. Karena keterbatasan waktu kini pemerintah tidak mengejar Groundbreaking. Namun hanya launching. (aph)
Rencana pengembangan Trans Sumatera Railways.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera belum menunjukkan hasil. Pasalnya sampai kini masih terkendala dengan peraturan presiden (prepres) tentang penujukkan BUMN yang mengerjakan jalan itu. Diperkirakan tahun ini jalan tol sepanjang 2.771 km itu tidak akan dibangun tahun ini.
Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan kabar itu. Menurut dia pengerjaan harus ada perintah. Dalam hal ini adalah perpres. “Masih menunggu perpres. Kalau tidak ada itu tidak bisa kerja,” jelasnya.
Menurut dia saat ini perpres masih di bahas di Menko Perekonomian. Mantan orang nomor satu di PLN itu mengaku dalam waktu dekat aturan itu akan segera rampung. “Harapannya akhir September selesai di bahas,” ucapnya.
Ada informasi yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan itu terhenti lantaran pembebasan lahannya sulit. Salah satunya ruas Medan-Binjai. Sekitar 70 persen di ruas itu tanahnya milik PTPN. Menurut Dahlan setelah ada perpres nantinya pembangunan akan bisa dilakukan. “Kalau ada perpres Hutama Karya akan langsung berkomunikasi dengan PTPN. Sehingga bisa segera dibagun,” jawabnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan pihaknya terus mendorong agar jalan tol dari Lampung menuju Medan segera terbangun. Saat ini pihaknya sudah menjalin hubungan dengan PTPN.
Saat ini, kata dia, pemerintah terus melakukan percepatan. Dardak mengaku pihaknya ingin segera membangun jalan tol tersebut. Pasalnya pembangunan jalur darat itu bisa mendorong kemajuan ekonomi di Sumatera. “Pokoknya kami mendorong aagar segera terbangun. Perpres juga harus segera dibahas secepatnya,” jelasnya.
Dari data yang dihimpun, sebelum lengser pemerintah berjanji akan groundbreaking jalan tol trans Sumatera. Tahun ini ada dua seksi yang akan dibangun. Yakni Medan-Binjai (16,8 km) dan Pelambang-Indralaya (22 km).
Namun harapan pemerintah untuk membangun harus pupus. Lantaran sampai kini perpres penunjukkan BUMN yang mengerjakan proyek itu belum ditetapkan. Karena keterbatasan waktu kini pemerintah tidak mengejar Groundbreaking. Namun hanya launching. (aph)
