Foto: Ricardo/JPNN.com Presiden Terpilih Joko Widodo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengamat politik dari IndoBarometer, M Qodari, menyoroti mekanisme yang digunakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengisi kursi kabinetnya.
Qodari menilai, cara yang dipakai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih bagus, dimana para kandidat dipanggil ke Cikeas untuk menjalani fit and proper test. Para kandidat yang datang bisa diketahui khalayak sehingga publik bisa memberikan penilaian mengenai sosok-sosok calon pembantu SBY.
“Kalau Jokowi menggunakan mekanisme gelap, cara tertutup, tahu-tahu nanti jadi menteri. Terhadap orang-orang bermasalah, publik tak sempat mengkritisi,” ujar Qodari saat diwawancarai Sindo Radio, Selasa (21/10).
Alasan Jokowi menggunakan cara itu agar calon tidak malu ketika ternyata batal menjadi menteri. Menurut Qodari, mestinya Jokowi dan para kandidat paham risiko jika kandidat batal jadi menteri.
Menurut Qodari, dibandingnya pertimbangan “rasa malu”, risiko penentuan nama menteri secara tertutup lebih besar.
“Mestinya, nama-nama yang diberi warna oleh KPK, dipublikasikan saja, biar publik tahu. Kalau nggak dipublikasikan, darimana bisa tahu KPK datanya dari mana,” cetusnya. (sam/jpnn)
Foto: Ricardo/JPNN.com Presiden Terpilih Joko Widodo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengamat politik dari IndoBarometer, M Qodari, menyoroti mekanisme yang digunakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengisi kursi kabinetnya.
Qodari menilai, cara yang dipakai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih bagus, dimana para kandidat dipanggil ke Cikeas untuk menjalani fit and proper test. Para kandidat yang datang bisa diketahui khalayak sehingga publik bisa memberikan penilaian mengenai sosok-sosok calon pembantu SBY.
“Kalau Jokowi menggunakan mekanisme gelap, cara tertutup, tahu-tahu nanti jadi menteri. Terhadap orang-orang bermasalah, publik tak sempat mengkritisi,” ujar Qodari saat diwawancarai Sindo Radio, Selasa (21/10).
Alasan Jokowi menggunakan cara itu agar calon tidak malu ketika ternyata batal menjadi menteri. Menurut Qodari, mestinya Jokowi dan para kandidat paham risiko jika kandidat batal jadi menteri.
Menurut Qodari, dibandingnya pertimbangan “rasa malu”, risiko penentuan nama menteri secara tertutup lebih besar.
“Mestinya, nama-nama yang diberi warna oleh KPK, dipublikasikan saja, biar publik tahu. Kalau nggak dipublikasikan, darimana bisa tahu KPK datanya dari mana,” cetusnya. (sam/jpnn)
