Wali Kota Binjai Lakukan Pembenahan
Memimpin suatu wilayah tentu bukan pekerjaan mudah. Begitupun yang dihadapi Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi. Selama setahun kepemimpinannya, pro dan kontra hadir menjadi sebuah dinamika.
Terlepas dari pro dan kontra, wali kota yang dilantik tertanggal 13 Agustus 2010 lalu, di Pendopo Umar Baki, Kecamatan Binjai Kota itu terus melaju. Dia dan staf terus melakukan pembenahan terhadap kota yang akan dijadikannya sebagai Kota Idaman.
Nah, bercerita tentang perbuatan atau perubahan yang dilakukan wali kota selama menjabat, tentunya sudah banyak yang dilakukan. Terutama, di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebab, kedua instansi inilah yang menjadi visi dan misi utamanya. Bahkan, ia dapat menyentuh masyarakat kurang mampu dengan kepiawaian atau kebijaksanaan yang dimiliknya sebagai pemimpin.
Kesehatan masyarakat misalnya, Idaham dalam hal ini ternyata tidak main-main. Sebab, Wali Kota Binjai, baru saja melakukan peninjauan selama satu pekan di RSU dr Djoelham Binjai guna mengetahui secara langsug seperti apa pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya itu.
Bukan itu saja, bagi masyarakat kurang mampu, tidak perlu lagi takut jika masuk ke RSU dr Djoelham Binjai. Sebab, semua biaya perobatan akan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Untuk memperolah Jamkesda ini, masyarakat Binjai hanya perlu membawa KTP dan KK.
Bahkan, penggunaan Jamkesda di RSU dr Djoelham Binjai tampak menyentuh langsung kepada masyarakat kurang mampu. Bagaimana tidak, pihak RSU dr Djoelham Binjai, sudah menggelar sunatan massal dan operasi bibir sumbing. Bahkan, sampai saat ini operasi bibir sumbing dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran Jamkesda tersebut.
“Sunatan masal yang kita lakukan, menghadirkan sekitar 200-an anak. Untuk yang terlambat, juga bisa kita sunat dengan anggaran Jamkesda. Bukan itu saja, operasi bibir sumbing juga dapat kita layani. Karena, kita ada anggaran Jamkesda,” ujar Dirut RSU dr Djoelham Binjai, Drg Susyanto belum lama ini, seraya menambahkan, anggaran Jampersal bagi ibu hami juga ada.
Dengan adanya Jamkesda, masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Binjai, merasa sangat terbantu. Seperti yang diutarakan Siti (49), warga Binjai Kota. “Memang Jamkesda itu sangat membantu. Sebab, tidak semua masyarakat miskin yang dapat Jamkesmas dari pemerintah pusat. Kalau tidak ada Jamkesda, entah apa jadinya masyarakat miskin ini,” ujar Siti.
Ketua Komisi C, DPRD Binjai, Arjuli Indrawan, kepada wartawan koran ini mengakui, kalau perubahan yang dilakukan oleh Wali Kota Binjai, sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. “Binjai inikan kota kecil. Untuk itu, Wali Kota kita saat ini, ingin mengejar bagaimana Kota Binjai ini menjadi kota sedang. Makanya, sekarang ini digenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun sebelumnya, target PAD Kota Binjai hanya Rp23 miliar. Untuk tahun 2011 ini, naik menjadi Rp33 miliar,” ungkap Arjuli di ruang kerjanya.
Arjuli menambahkan, selama kepemimpinan Idaham, sudah banyak rencana kedepan yang akan dibuat. Seperti Sky Cross, yang rencananya akan dibangun eskalator di tahun 2012 mendatang. Bukan itu saja kata Arjuli, Pasar Bundar akan direhab. Tepat di lantai tiga bangunan itu akan dijadikan pusat makanan. “Untuk melakukan perubahan, tentunya memiliki proses. Yang jelas, untuk pasar yang ada di Kota Binjai, tahun 2012 ini rencanannya akan dibenahi,” beber Arjuli.
Tak sampai disitu, Arjuli juga mengakui, kalau saat ini wali kota sedang gencar-gencarnya membenahi di bidang kesehatan dan pendidikan. Di mana, SMU Negeri 5 Binjai, akan dijadikan sebagai Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI).
Di samping itu, Abdul Muis Matondang, Anggota Komisi C DPRD Binjai, kepada Sumut Pos mengakui kalau wali kota berani mengambil sikap tegas dengan melakukan perampingan struktural di pemerintahan. (dan)
Ciptakan Perwal Tentang Kepling
Untuk menjadikan Kota Binjai sebagai Kota Idaman, Wali Kota Binjai juga membahas sampai ke tingkat yang mendasar. Seperti tata cara pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling), ternyata sudah dipikirkan dengan membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 26 tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakat Kelurahan Se-Kota Binjai.
Di dalam Perwa ini dijelaskan, bahwa setiap masyarakat dapat menjadi Kepling dengan beberapa syarat, di antaranya berusia 25 sampai 60 tahun, dan pendidikan minimal tamat SMP.
Dari data yang dihimpun, ada sekitar 248 Kepling dari 37 Kelurahan dan 5 Kecamatan yang ada di Kota Binjai. Dimana, 10 persen dari 248 Kepling, sudah berusia diatas 60 tahun. Sehingga, sudah layak untuk digantikan.
Menyangkut hal ini, Abdul Muis Matondang, selaku anggota Komisi C DPRD Binjai, menjelaskan bahwa pemilihan Kepling dapat dilakukan dengan cara menunjuk salah seorang dari warga yang diinginkan. “Misalnya sejumlah tokoh atau orang yang dituakan di sebuah kampung menujuk satu orang untuk menjadi Kepling, dan orang yang ditunjuk di sampaikan ke kelurahan,” jelas Abdul Muis.
Kalau ada usia Kepling sudah 60 tahun tetapi masyarakat masih menerimanya, maka hal itu tidak menjadi masalah. “Bisa juga pihak kelurahan memanggil tokoh masyarakat, guna membahas pengganti Kepling yang sudah tua itu,” ujarnya.
Untuk Kepling di Kota Binjai kata Abdul Muis, juga diberikan insentif yang diterima per triwulan sekali. “Untuk satu bulannya kalau saya tidak salah sekitar Rp400 ribu. Jadi, sebenarnya perubahan di Kota Binjai ini sudah ada. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi,” kata Abdul Muis. (dan)
