JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Kritik terhadap gaya dan kinerja pemerintahan Joko Widodo dari luar negeri terus berdatangan. Pria yang pernah menjadi cover story Majalah Time itu kini digambarkan sebagai bintang yang mulai meredup.
Edisi Asia The Economist menuliskan, hanya kurang dari 100 hari tak sedikit relawan pemuja Jokowi yang kini berbalik menyerangnya. Tanggal 15 Januari lalu, misalnya, kelompok pemusik yang dulu membela Jokowi menggelar demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korups (KPK). Mereka mengecam keputusan Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan yang sejak dinilai sebagai salah satu sosok perwira polisi bermasalah.
Kelompok ini mendukung keputusan KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka kasis gratifikasi. Namun demikian, Jokowi menolak membatalkan pencalonan BG.
Bukan hanya soal pencalonan BG yang membuat pendukung Jokowi kecewa, tulis majalah ini. Dua hari kemudian, keputusan pemerintah Indonesia menembak mati enam terpidana kasus narkoba juga mengusik rasa keadilan kalangan pendukung Jokowi. Lima dari enam terpidana yang ditembak mati itu adalah warganegara asing, yakni Belanda, Nigeria, Malawi, Brazil dan Vietnam.
Bukan hanya pendukung Jokowi yang kecewa, pemerintah kelima negara itu pun ikut kecewa. Pemerintah Belanda dan Brazil memanggil Dutabesar mereka untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Jokowi dianggap tidak peka terhadap tata pergaulan internasional. Sikapnya dibandingkan dengan sikap Presiden SBY yang berusaha sekuat mungkin menjaga hubungan baik dan pertemanan dengan semua negara.
Kerdupan bintang Jokowi makin terlihat dalam hasil survei. Mayoritas responden atau 68,7 persen responden dari survei pendapat masyarakat terbaru menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Survei atau jajak pendapat masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM). Dalam rilis IDM, disebutkan bahwa survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.250 responden di 33 provinsi pada 13-26 Januari 2015. Margin of error survei itu kurang lebih 1,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam temuan menunjukkan, mayoritas responden atau 68,7 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan. Sebanyak 26,4 persen responden menyatakan puas dan 4,9 persen tidak tahu
Dari angka 26,4 persen itu, jika dirinci, sebanyak 15,1 responden mengaku cukup puas dan 11,3 persen sangat puas. Adapun rincian ketidakpuasan masyarakat ialah 31,5 persen mengaku kurang puas, dan 35,2 persen sangat tidak puas. “Survei ini dipastikan mereferensikan pendapat publik di Indonesia terhadap kinerja 100 hari kinerja Jokowi- JK. Harapan kami, kepuasan di atas 50 persen. Tapi, ternyata di angka 26,4 persen,” kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel.
Menurutnya, hasil survei itu menunjukkan degradasi harapan masyarakat dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dan kepemimpinan Jokowi- JK, jika dibandingkan dengan hasil survei harapan masyarakat terhadap pasangan Jokowi jelang pemilihan presiden.
Terlalu Dini untuk Dinilai
Pembelaan langsung dikemukakan Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Menurutnya, penilaian terhdap Jokowi dan Kabinet Kerja terlalu cepat diberikan.
“Tiga bulan ini kan waktu yang sangat singkat. Kami saja baru mulai,” ujar Puan di sela-sela kunjungannya di SMP Negeri 1 Cisarua, Bandung barat kemarin (28/1)
Ia pun mengaku bingung dari mana harus memulai jika diminta untuk memberikan penilaian. “Dari mana mau kita evaluasi. Nggak mungkin saya katakan kita sudah ini itu. Kita baru mulai program-program yang sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi dan Pak JK untuk kita lakukan di Indonesia,” sambungnya.
Seperti saat ditanya soal evaluasi program tiga kartu sakti yang diluncurkan Jokowi saat awal menjabat sebagai Presiden Oktober 2014 lalu. Puan pun tidak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan bahwa program tersebut baru berjalan dua bulan dan kini tengah dibahas dengan DPR untuk kelanjutannya. Pembahasan itu diperkirakan rampung pada Februari nanti.
“Evaluasi (internal) iya. Tapi apapun yang akan dilakukan kan harus koordinasi dengan DPR. Jadi harus melalui mekanisme itu. Lalu masih perlu dicermati bersama dengan kementerian terkait tentang perubahannya. Jadi masih belum jelas apa yang perlu diubah,” urai politisi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (bbs/rbb)
