KPK, Polri, dan Kejagung Mencair

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tiga pimpinan lembaga penegak hukum, yaitu KPK, polri, dan kejaksaan agung (kejagung) menyatakan kesiapan melakukan koordinasi. Khususnya, untuk menuntaskan polemik antarlembaga dewasa ini. Kesiapan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan di komplek Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Para pucuk pimpinan tiga lembaga hadir langsung dalam pertemuan ketika itu. Mereka adalah Plt Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Wakapolri Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung Prasetyo.

“Saya tadi meminta KPK dan memerintahkan pada kejaksaan agung dan polri untuk tidak (mengedepankan) ego sektoral,” kata Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Meredeka, Jakarta, kemarin (25/2). Menurut dia, tiga lembaga justru harus bisa saling mendukung dan bersama-sama membangun lagi kepercayaan publik.

Permintaan presiden disampaikan beriringan dengan permintaan lainnya. Yaitu, agar tetap sama-sama pula secara serius menangani kasus-kasus korupsi. “Tapi, berikan prioritas pada pencegahan, kalau memang itu betul-betul tindakan yang sudah menyimpang dan kejahatan, baru tindak tegas,” imbuh presiden.

Pada kesempatan itu, presiden menyatakan kalau secara garis besar para pimpinan tiga lembaga sudah senapas. Tinggal konsolidasi lebih lanjut menyangkut hal-hal yang lebih teknis. “Kalau saya tidak ikut bicara hal-hal teknis,” imbuh Jokowi.

Secara sekilas, pertemuan ketiga pimpinan lembaga penegak hukum dengan presiden ketika itu berlangsung lebih cair. Terutama, ketika dibandingkan dengan pertemuan dengan tema yang sama di saat-saat awal polemik KPK-polri muncul. Yaitu, ketika presiden sempat mengundang pimpinan ketiga lembaga di Istana Bogor, pada 23 Januari 2015, lalu.

Saat itu, di pihak KPK, masih diwakili Abraham Samad. Saat presiden memberikan keterangan pada media di akhir pertemuan, suasana terasa begitu tegang. Tidak seperti umumnya ketika menghadapi media, tidak ada senyuman atau sapaan dari orang nomor satu di negeri ini ketika. Hal yang sama juga ditunjukkan Samad yang tepat berada di samping kanan presiden. Selain diam tanpa sepatah katapun, ekspresi sedang tidak gembira begitu tampak dari raut wajahnya.

Sedangkan saat pertemuan kemarin, Ruki yang mengisi posisi Samad pasca dinonaktifkan setelah mendapat status tersangka dari polri tersebut, tampak banyak menebar senyum. Purnawirawan polisi dengan dua bintang di pundak itu bahkan sempat memamerkan keakraban dengan Badrodin Haiti dengan melakukan salam komando.

Ketiganya pun tampak kompak ketika memberikan keterangan pada media. Saat disinggung soal kemungkinan sulitnya KPK kedepan mengusut kasus korupsi yang melibatkan dua institusi lainnya ketika sudah melakukan konsolidasi, ketiganya memberikan jawaban segaris.

“Tidak ada, tidak ada itu,” tegas Badrodin. Jawaban itu kemudian ditimpali Ruki dengan menyatakan kalau penafsiran itu tidak pas.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tiga pimpinan lembaga penegak hukum, yaitu KPK, polri, dan kejaksaan agung (kejagung) menyatakan kesiapan melakukan koordinasi. Khususnya, untuk menuntaskan polemik antarlembaga dewasa ini. Kesiapan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan di komplek Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Para pucuk pimpinan tiga lembaga hadir langsung dalam pertemuan ketika itu. Mereka adalah Plt Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Wakapolri Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung Prasetyo.

“Saya tadi meminta KPK dan memerintahkan pada kejaksaan agung dan polri untuk tidak (mengedepankan) ego sektoral,” kata Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Meredeka, Jakarta, kemarin (25/2). Menurut dia, tiga lembaga justru harus bisa saling mendukung dan bersama-sama membangun lagi kepercayaan publik.

Permintaan presiden disampaikan beriringan dengan permintaan lainnya. Yaitu, agar tetap sama-sama pula secara serius menangani kasus-kasus korupsi. “Tapi, berikan prioritas pada pencegahan, kalau memang itu betul-betul tindakan yang sudah menyimpang dan kejahatan, baru tindak tegas,” imbuh presiden.

Pada kesempatan itu, presiden menyatakan kalau secara garis besar para pimpinan tiga lembaga sudah senapas. Tinggal konsolidasi lebih lanjut menyangkut hal-hal yang lebih teknis. “Kalau saya tidak ikut bicara hal-hal teknis,” imbuh Jokowi.

Secara sekilas, pertemuan ketiga pimpinan lembaga penegak hukum dengan presiden ketika itu berlangsung lebih cair. Terutama, ketika dibandingkan dengan pertemuan dengan tema yang sama di saat-saat awal polemik KPK-polri muncul. Yaitu, ketika presiden sempat mengundang pimpinan ketiga lembaga di Istana Bogor, pada 23 Januari 2015, lalu.

Saat itu, di pihak KPK, masih diwakili Abraham Samad. Saat presiden memberikan keterangan pada media di akhir pertemuan, suasana terasa begitu tegang. Tidak seperti umumnya ketika menghadapi media, tidak ada senyuman atau sapaan dari orang nomor satu di negeri ini ketika. Hal yang sama juga ditunjukkan Samad yang tepat berada di samping kanan presiden. Selain diam tanpa sepatah katapun, ekspresi sedang tidak gembira begitu tampak dari raut wajahnya.

Sedangkan saat pertemuan kemarin, Ruki yang mengisi posisi Samad pasca dinonaktifkan setelah mendapat status tersangka dari polri tersebut, tampak banyak menebar senyum. Purnawirawan polisi dengan dua bintang di pundak itu bahkan sempat memamerkan keakraban dengan Badrodin Haiti dengan melakukan salam komando.

Ketiganya pun tampak kompak ketika memberikan keterangan pada media. Saat disinggung soal kemungkinan sulitnya KPK kedepan mengusut kasus korupsi yang melibatkan dua institusi lainnya ketika sudah melakukan konsolidasi, ketiganya memberikan jawaban segaris.

“Tidak ada, tidak ada itu,” tegas Badrodin. Jawaban itu kemudian ditimpali Ruki dengan menyatakan kalau penafsiran itu tidak pas.