“Contoh ada pengaspalan jalan sepanjang 100 meter dengan biaya Rp1 miliar. Uang Rp1 miliar itu sudah dibagi-bagikan terlebih dahulu ke mana-mana, hasilnya, kualitas pengaspalan jalan yang terpaksa dikurangi. Kondisi ini membuat infrastruktur di Sumut merupakan yang terburuk dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera,” paparnya.
Roganda Simanjuntak, Ketua AMAN Tano Batak menyebut masyarakat adat Tano Batak telah dirugikan oleh perampasan wilayah adat dan penghancuran lingkungan hidup. “Provinsi ini butuh pemimpin yang berkomitmen terhadap perjuangan masyarakat,” katanya.
Roganda menilai Sumut butuh pemimpin yang berpihak pada masyarakat dan telah terbukti mampu membawa solusi.
“Di Sumatera Utara ini, gubernur berganti gubernur, tapi sampai saat ini konflik tanah tidak selesai. Padahal di lapangan sudah berdarah-darah,” tukasnya.(dik/azw)
“Contoh ada pengaspalan jalan sepanjang 100 meter dengan biaya Rp1 miliar. Uang Rp1 miliar itu sudah dibagi-bagikan terlebih dahulu ke mana-mana, hasilnya, kualitas pengaspalan jalan yang terpaksa dikurangi. Kondisi ini membuat infrastruktur di Sumut merupakan yang terburuk dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera,” paparnya.
Roganda Simanjuntak, Ketua AMAN Tano Batak menyebut masyarakat adat Tano Batak telah dirugikan oleh perampasan wilayah adat dan penghancuran lingkungan hidup. “Provinsi ini butuh pemimpin yang berkomitmen terhadap perjuangan masyarakat,” katanya.
Roganda menilai Sumut butuh pemimpin yang berpihak pada masyarakat dan telah terbukti mampu membawa solusi.
“Di Sumatera Utara ini, gubernur berganti gubernur, tapi sampai saat ini konflik tanah tidak selesai. Padahal di lapangan sudah berdarah-darah,” tukasnya.(dik/azw)
