Keluarga korban melihat daftar nama korban di dermaga Tiga Ras.
SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi A, C dan E, menindaklanjuti persoalan pelayaran, khususnya kejadian tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, dua pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, digagas agar ada panitia khusus (pansus) menyiapkan Perda tentang keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi wisata.
Memimpin RDP tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli menyampaikan perhatiannya terhadap kondisi pelayaran di Sumut yang masih belum menerapkan sistem keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung dengan maksimal. Menurutnya, harus ada standarisasi tentang hal itu, agar kejadian seperti tenggelamnya KM Sinar Bangun tidak terulang kembali. Karena itu, pengawasan ketat menjadi hal penting untuk memastikan bahwa operasional pelayaran khusunya di Danau Toba, telah memenuhi standar keselamatan.
“Menurut kami, untuk upaya penyelesaian masalah perhubungan, tetapi leading sektornya ada di Dinas Kebudayaan dan Parisata (Disbudpar). Harusnya, semua pelabuhan sudah disiapkan ada Tim SAR, karena itu kan kawasan wisata,” ujar Nezar, Senin (2/7).
vNamun terkait penghentian pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun, Nezar menyampaikan harapannya kepada tim Basarnas agar terus berupaya mencari dan mengangkat jenazah yang masih berada di dasar danau. Sebab, seluruh masyarakat yang keluarganya menjadi korban, mengharapkan bisa mendapatkan mayatnya untuk dikebumikan.”Kami minta pencarian jangan sampai berhenti. Kepada Basarnas, mohon untuk mengangkat korban yang telah diketahui ada di dasar danau,” pintanya.
Terkait itu, Sekdaprov Sumut Dr Hj Sabrina menyebutkan, pelayaran menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Sebab jalur perairan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Tetapi kemudian, keselamatan dan keamanan pelayanan menjadi sangat penting. Karena itu, selain pengawasan operasional, memastikan alat penyelamatan seperti pelampung juga perlu dipertegas.
“Kita apresiasi DPRD membuat pansus yang outputnya adalah Perda (Peraturan Daerah). Tetapi ini bukan untuk Danau Toba saja, untuk Nias juga. Karena di sana kan juga banyak pulau-pulau. Mudah-mudahan kita akan dukung ini melalui APBD Perubahan, atau kalau tidak memungkinkan di APBD 2019,” kata Sabrina.
Pelayaran itu sendiri, lanjut Sabrina, merupakan satu andalan Danau Toba yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Sebab dari transportasi penyeberangan tersebut, wisatawan bisa menikmati pemandangan dan kesejukan di kawasan danau supervolcano tersebut. Karana itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya harus diperketat.
“Dengan demikian, keselamatan, keamanan dan kenyamanan menjadi perhatian utama. Kemudian kita akan meningkatkan pengawasan, agar hal serupa tidak terulang lagi,” pungkasnya. (jun/lyn/bal/gus/ila)
