Tuai Persoalan
Pengamat Sosial Pembangunan UNIMED, Bakhrul Khair Amal mengatakan bahwa pembentukan daerah otonom hingga kini masih banyak menuai persoalan khususnya pasca dimekarkan. Sebab bukan tidak mungkin, anggaran harus dikucurkan untuk menopang keuangan daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.
“Kita harus lihat lagi, apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga pemekan diusulkan. Tentu harus jelas duduk persoalannya. Sebab dalam pembahasannya, tentu ada aspek sosial, ekonomi dan politik yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri,” kata Bakhrul.
Selama ini, banyak daerah yang sudah beberapa tahun mekar namun masih ‘menetek’ ke daerah induknya atau mendapat suntikan dana dari pusat. Sehingga membuat kesan bahwa dalam memutuskan membuat daerah baru, hanya karena kepentingan sebagian kecil orang. Karena itu, faktor suara masyarakat menjadi penting.
“Faktor berikutnya, kan harus ada hitung-hitungan apakah ketika mekar, potensi daerahnya mencukupi untuk menjadi satu daerah atau provinsi baru. Dengan begitu, apa yang dikeluarkan pemerintah pusat, sesuai (berbanding lurus) dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan daerah itu,” sebutnya.
Selain itu, jika dilihat dari segi efisiensi pelayanan publik oleh pemerintah, era modernisasi saat ini membuat jarak yang jauh dari ibukota sebagai masalah. Sebab hampir semua wilayah penduduk dapat dijangkau dengan arti tidak lagi ada kawasan terpencil atau terisolir.
“Jadi publik harus diberitahu alasan yang logis ,kajian yang mendalam, pertimbangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Bukan karena sentimen kedaerahan semata, bukan karena like or dislike atau kepentingan elit tertentu, tetapi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya,” sebutnya.
Bakhrul juga menilai, baik rencana provinsi Tapanuli maupun Nias, akan bisa terbentuk sesuai harapan dengan konsep dan pertimbangan yang lebih dalam dari berbagi aspek serta rasional. (bal)
