JAKARTA, SUMUTPS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang menelusuri dugaan adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Inilah yang tengah didalami oleh lembaga yang dipimpin Muhammad itu.
“Kami temukan dugaan mahar politik atau uang perahu. Dugaan uang mahar telah mencuat di sejumlah daerah. Beberapa calon gagal melanjutkan ke pendaftaran lantaran tidak sanggup memenuhi uang mahar yang relatif tinggi,” ujar Komisioner Bawaslu, Nasrullah, dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (3/8).
Bawaslu rencananya akan memanggil sejumlah bakal calon yang sempat mengaku mengetahui atau diminta mahar politik. Informasi yang akan diberikan bisa menjadi langkah awal Bawaslu untuk mengusut kasus politik uang oleh partai politik.
Memang Bawaslu belum mau menunjuk siapa yang dilaporkan dimintai mahar oleh parpol pengusung. Namun kini ada dua parpol yang tengah ditempa isu meminta mahar politik tersebut. Yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Gerindra.
Isu kedua parpol ini meminta mahar diungkapkan bakal calon Asmada Lubis-Jisman Hutapea. PKPI minta sebesar Rp1,6 miliar dan Gerindra sebesar Rp2,5 miliar. Akibat besarnya mahar itu, maka kedua tokoh ini, batal maju menjadi calon pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara (Sumut).
Atas tuduhan itu, elite kedua partai itu langsung membantahnya. Menurut Sekjen DPN PKPI, Didi Supriyanto, hal itu hanyalah tuduhan kosong. “Hahaha, kayak mau kawin aja pake mahar segala. Ini (tuduhan) pepesan kosong aja,” kilahnya, saat dihubungi Indopos (grup Sumut Pos), kemarin (3/8).
Dia secara tegas menyatakan partainya mendukung calon lebih didasari kualitas dan survei. “Pastinya, kami melihat para calon harus memiliki kualifikasi yang mumpuni, peluangnya besar, dan didukung oleh masyarakat di daerahnya,” terangnya menambahkan.
Lalu, Ketua DPN PKPI Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Jeffry Palijama meminta Jisman Hutapea menunjuk langsung siapa di PKPI yang memintai dia mahar politik sebesar Rp1,6 miliar. “Dia (Jisman) harus berani tunjuk orang, jangan fitnah-fitnahan,” jelas Jeffry Palijama.
Sementara Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku Asmadi Lubis memang adalah Ketua DPC Gerindra Tobasa. Dasco tertawa ketika mengetahui ada pengakuan dari Jisman bahwa yang meminta mahar Rp 2,5 miliar itu adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo.
“Kapan, coba. Tidak mungkin pak Hashim minta. Kalau tidak ada buktinya, itu bisa pencemaran nama baik. Karena pak Hashim selama ini justru support kaos, baliho, justru ngasih uang,” tegasnya. (dil/jpnn/rbb)
