Namun hakim tak puas dengan jawaban Erry. Hakim mempertanyakan bagaimana peran Paloh dalam proses mengislahkan Erry dan Gatot tersebut. Erry kemudian mengutip kalimat Paloh yang mengislahkannya dengan Gatot.
“Saya mau kalian adik-adik saya, you gubernur, dan you wakil gubernur kerjasama. You berdua harus bersama-sama. You atur-aturlah bagi-bagi tugas dengan baik, bangun Sumatera Utara. You harus kompak,” kata Erry mengutip Paloh.
Setelah proses islah, kata Erry, memang ada perubahan dari Gatot. Misalnya, tugas untuk mewakili gubernur yang selama ini tak pernah ditugaskan kepadanya sudah diberikan oleh Gatot.
Di depan hakim, Erry juga mengaku pernah menerima surat pemberitahuan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut BPK, kata Erry, ada yang tidak beres dalam proses penyaluran dana bantuan sosial, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan daerah.
“Audit BPK cukup banyak, ada salah satunya penyimpangan yang berhubungan dengan dana BOS, tidak diberikannya dana bagi hasil kepada kabupaten atau kota yang berhak, temuan dana bansos yang dikelola masing-masing SKPD, dan temuan-temuan lain yang saya tidak ingat,” kata Erry.
Ada pun temuan BPK saat itu yakni adanya penggunaan dana BOS yang tidak disalurkan untuk sekolah. Kemudian, untuk dana Bansos, laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga penerima tidak dilengkapi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Dana bagi hasil ada kurang bayar, provinsi tidak membayar hak kabupaten dan kota. Jadi ditegur Biro Keuangannya,” kata dia.
Menindaklanjuti temuan BPK, Erry memberi teguran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui surat. Ia mengaku ingin berkomunikasi langsung dengan Gatot, namun politisi Partai Keadilan Sejahtera itu dikatakan sulit ditemui karena sibuk.
Erry pun tak mempermasalahkannya karena surat teguran itu juga ditembuskan ke Gatot. Belakangan, penyimpangan penyaluran dana tersebut dipermasalahkan secara hukum.
“Yang saya tahu baru-baru ini disidik Kejaksaan Agung. Polda dan Kejati di awal ada penyelidikan dana bansos tapi tidak tahu perkembangannya,” kata Erry.
Soal interpelasi, kepada hakim, Erry mengungkapkan, Gatot pernah hampir diajukan interpelasi oleh DPRD Sumut. Interpelasi tersebut terkait Evy Susanti, istri kedua Gatot.
“Saat 2013 pernah ada interpelasi soal, maaf pak, mempertanyakan status bu Evy di masyarakat Sumut,” ujar Erry.
Menurut Erry, Gatot berpotensi menyalahi regulasi jika tidak mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri untuk beristri dua. Pasalnya, Gatot masih terikat perkawinan dengan Sutias Handayani.
“Yang saya ketahui, kalau ingin memiliki lebih dari satu istri harus minta ijin atasan, yaitu Mendagri,” kata Erry.
Selain itu, interpelasi yang hendak diajukan terkait temuan BPK soal penyaluran dana Bantuan Sosial, dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Daerah. Namun, semua hal tersebut hanya dibahas sebatas prapengajuan interpelasi.
“Interpelasi setahu saya tidak pernah sampai ke inti. Pak gubernur (Gatot) tidak pernah ditanya DPR karena prainterpelasi selalu gagal,” kata Erry. (sam)
