Pengawas memeriksa pelaksannan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah SMKN 10 Medan Jalan Teuku Cik Ditiro, Senin (3/4). Ada 149 SMK di Kota Medan, Sumatera Utara yang menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat ada 85.069 siswa tingkat SMK yang mengikuti Ujian Nasional, 71% di antaranya Ujian Nasional Berbasis Komputer.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Senin (3/4) lalu, kendala teknis mendominasi pengaduan yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sumatera Utara (Sumut) berada di peringkat tiga terbanyak pengaduan, dengan 37 laporan. Kondisi ini mendapat sorotan dari praktisi pendidikan. Kinerja Dinas Pendidikan Sumut pun dipertanyakan dan dinilai perlu dievaluasi.
Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk ke Kemendikbud mencapai 383 pengaduan. Pengaduan paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat yang mencapai 85 pengaduan. Kemudian disusul dari Jawa Tengah (55), Sumatera Utara (37), dan Jawa Timur (32). Untuk kategori pengaduan yang dilaporkan di antaranya, infrastruktur sekolah 148 pengaduan, infrastruktur pusat 4 pengaduan, SDM 40 pengaduan, aplikasi 40 pengaduan, dan SOP 66 pengaduan.
Praktisi pendidikan dari Lembaga Riset Publik (Larispa) Indonesia, M Rizal Hasibuan mengatakan, persoalan atau kendala-kendala yang terjadi pada penyelenggaraan UN seharusnya sudah bisa diantisipasi. Sebab, UNBK dan UNKP bukan pertama kalinya digelar.
“Perlu dievaluasi kinerja Dinas Pendidikan Sumut kenapa persoalan itu terjadi lagi. Sepatutnya, kendala-kendala yang terjadi dapat teratasi, karena dapat belajar dari pengalaman sebelumnya,” kata Rizal kepada Sumut Pos, Selasa (4/4). Menurut dia, kalau sudah begitu, bagaimana Disdik Sumut bias menghadapi persoalan lain dan memecah jalan keluarnya.
Hal senada diungkapkan pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof Syaiful Sagala. Dikatakan Syaiful, melihat kendala yang terjadi pada pelaksanaan UN, sebenarnya Dinas Pendidikan Sumut tidak antisipatif. “Penyelenggaraan UN khususnya UNBK sudah pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Tapi kenapa, instansi terkait (Dinas Pendidikan Sumut, red) tidak menyiapkan solusi bila kendala-kendala tersebut terjadi,” ucapnya.
Menurut Syaiful, dalam menghadapi persoalan ini tentunya membutuhkan pemimpin yang antisipatif. Artinya, memiliki ide atau pemikiran yang cemerlang untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Seharusnya, dapat mengambil pelajaran dari penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kalau tidak memiliki solusi, maka permasalahan itu-itu saja yang muncul setiap tahun pada pelaksanaan UN maupun UNBK. Kalau sudah begitu, bagaimana dunia pendidikan Sumut mau maju dan berkembang,” cetusnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis mengaku, pelaksanaan UN SMK sejauh ini berjalan aman dan lancar, baik hari pertama maupun kedua. Arsyad mengklaim, belum ada ditemui kendala atau permasalahan yang berarti.
Disinggung mengenai adanya laporan atau pengaduan kendala teknis penyelenggaraan UN yang masuk ke Kemendikbud, Arsyad sepertinya belum mengetahui. Lantas, dia pun beralasan akan mencari informasi lebih jauh.
“Nanti kita lihatlah bagaimana. Karena sampai saat ini belum ada kita terima laporan ataupun pengaduan tentang kendala UN SMK. Sebab, kita memantau jalannya UN di setiap kabupaten/kota di Sumut. Apabila terjadi masalah, pastinya akan dilaporkan dinas pendidikan kabupaten/kota kepada kita,” tukasnya.
