30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

MUI Minta Islam Jangan Disalahkan

MUI Tanjungbalai meinta umat Islam jangan disalahkan dalam kerusuhan Tanjungbalai pada Jumat (29/7) lalu, yang menyebabkan massa merusak dan membakar 8 vihara dan klenteng.
MUI Tanjungbalai meinta umat Islam jangan disalahkan dalam kerusuhan Tanjungbalai pada Jumat (29/7) lalu, yang menyebabkan massa merusak dan membakar 8 vihara dan klenteng.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut tak mau umat Islam disalahkan dalam kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Jumat (29/7) malam lalu. Sebab, perusakan dan pembakaran sejumlah wihara itu bermula dari Meliana yang meminta nazir masjid mengecilkan volume pengeras suara, saat azan berkumandang. Padahal, kata MUI, suara azan merupakan syiar Islam yang harus dilakukan.

Ketua MUI Sumut, Abdullah Syah mengaku sudah meninjau langsung ke Tanjungbalai dan mendengarkan penjelasan dari MUI Kota Tanjungbalai. Sayangnya, Abdullah belum bersedia membeberkan hasil kunjungan mereka tersebut. Begitupun, ia berprinsip, pemerintah dan aparat penegak hukum tak boleh menyalahkan umat Islam dalam masalah ini.

Menurut dia, MUI Tanjungbalai saat ini tengah memperjuangkan agar semua pelaku perusakan dan pembakaran wihara itu bisa dibebaskan.

“Kita masih menunggu prosesnya dan masih menunggu laporan dari MUI Tanjungbalai, karena mereka yang langsung berhubungan,” jelas Abdullah.

Dia juga menegaskan, MUI Sumut meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka perusakan dan penjarahan tersebut. Menurut Abdullah, aparat penegak hukum juga harus meneliti lebih jauh persoalannya dan mencari akar masalahnya.

“Aparat keamanan dan pemerintah harus meneliti siapa yang salah. Yang salah itu harus ditindak. Jangan dilempar kesalahan ini kepada umat Islam,” tegas Abdullah.

Sementara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, Maratua Simanjuntak meminta Kepolisian untuk bisa menyelidiki kebenaran yang terjadi secara transparan dan tidak ditutupi. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui pasti kronologis kejadian.

“Orang yang diduga dari pemicu bentrokan tersebut harus juga dilihat. Ibarat pepatah bilang, tak ada asap kalau tidak ada api,” kata Maratua kepada Sumut Pos, Kamis (4/8).

Menurutnya, polisi harus bisa melihat sebab lain untuk diselidiki. Misalnya, apa yang mendorong kejadian tersebut sampai terjadi seperti itu. “Jadi, penyelidikan jangan dilakukan dari satu arah saja, melainkan dua arah. Penyelidikan untuk harus benar-benar seimbang,” pintanya.

Jika dalam melakukan penyelidikan Polisi benar-benar seimbang, Maratua yakin, kerukunan umat beragama dapat tercipta. “Untuk menciptakan kerukunan umat beragama harus adanya perlakuan adil dalam keadilan,” katanya.

Harusnya, kata mantan anggota DPRD Sumut ini, selaku warga Sumatera Utara kita haruslah bisa menjaga kerukunan umat beragama dan harus punya toleransi. “Sumatera Utara punya prinsip aqidah terjamin kerukunan terjalin. Jadi, jangan pernah mengusik orang,” tandasnya. (ted/omi/ilu/ck-5/spg/adz)

MUI Tanjungbalai meinta umat Islam jangan disalahkan dalam kerusuhan Tanjungbalai pada Jumat (29/7) lalu, yang menyebabkan massa merusak dan membakar 8 vihara dan klenteng.
MUI Tanjungbalai meinta umat Islam jangan disalahkan dalam kerusuhan Tanjungbalai pada Jumat (29/7) lalu, yang menyebabkan massa merusak dan membakar 8 vihara dan klenteng.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut tak mau umat Islam disalahkan dalam kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Jumat (29/7) malam lalu. Sebab, perusakan dan pembakaran sejumlah wihara itu bermula dari Meliana yang meminta nazir masjid mengecilkan volume pengeras suara, saat azan berkumandang. Padahal, kata MUI, suara azan merupakan syiar Islam yang harus dilakukan.

Ketua MUI Sumut, Abdullah Syah mengaku sudah meninjau langsung ke Tanjungbalai dan mendengarkan penjelasan dari MUI Kota Tanjungbalai. Sayangnya, Abdullah belum bersedia membeberkan hasil kunjungan mereka tersebut. Begitupun, ia berprinsip, pemerintah dan aparat penegak hukum tak boleh menyalahkan umat Islam dalam masalah ini.

Menurut dia, MUI Tanjungbalai saat ini tengah memperjuangkan agar semua pelaku perusakan dan pembakaran wihara itu bisa dibebaskan.

“Kita masih menunggu prosesnya dan masih menunggu laporan dari MUI Tanjungbalai, karena mereka yang langsung berhubungan,” jelas Abdullah.

Dia juga menegaskan, MUI Sumut meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka perusakan dan penjarahan tersebut. Menurut Abdullah, aparat penegak hukum juga harus meneliti lebih jauh persoalannya dan mencari akar masalahnya.

“Aparat keamanan dan pemerintah harus meneliti siapa yang salah. Yang salah itu harus ditindak. Jangan dilempar kesalahan ini kepada umat Islam,” tegas Abdullah.

Sementara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, Maratua Simanjuntak meminta Kepolisian untuk bisa menyelidiki kebenaran yang terjadi secara transparan dan tidak ditutupi. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui pasti kronologis kejadian.

“Orang yang diduga dari pemicu bentrokan tersebut harus juga dilihat. Ibarat pepatah bilang, tak ada asap kalau tidak ada api,” kata Maratua kepada Sumut Pos, Kamis (4/8).

Menurutnya, polisi harus bisa melihat sebab lain untuk diselidiki. Misalnya, apa yang mendorong kejadian tersebut sampai terjadi seperti itu. “Jadi, penyelidikan jangan dilakukan dari satu arah saja, melainkan dua arah. Penyelidikan untuk harus benar-benar seimbang,” pintanya.

Jika dalam melakukan penyelidikan Polisi benar-benar seimbang, Maratua yakin, kerukunan umat beragama dapat tercipta. “Untuk menciptakan kerukunan umat beragama harus adanya perlakuan adil dalam keadilan,” katanya.

Harusnya, kata mantan anggota DPRD Sumut ini, selaku warga Sumatera Utara kita haruslah bisa menjaga kerukunan umat beragama dan harus punya toleransi. “Sumatera Utara punya prinsip aqidah terjamin kerukunan terjalin. Jadi, jangan pernah mengusik orang,” tandasnya. (ted/omi/ilu/ck-5/spg/adz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/