30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Polisi Sumut Banyak Terlibat Kasus Kejahatan

Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo.
Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo. Tugas berat menantinya di Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol Eko Hadi memiliki tugas yang berat. Mengingat tingginya angka kejahatan yang ada, terutama terkait penyalahgunaan narkotika yang juga diduga banyak menyasar oknum aparat kepolisian.

Tingginya angka kejahatan di Sumut paling tidak menurut Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, terlihat dari laporan masyarakat yang masuk ke Kompolnas. Bahkan reserse Polda Sumut disebut menempati urutan kedua tertinggi setelah reserse Polda DKI Jakarta yang dilaporkan ke Kompolnas.

Karena itu dalam waktu dekat, Kompolnas katanya, akan segera berangkat ke Medan guna menemui Kapolda Sumut yang baru, guna mengklarifikasi berbagai pengaduan yang ada.

“Penangkapan oknum aparat kepolisian di Malaysia saya kira dapat menjadi acuan bagi Kapolda Sumut yang baru dalam menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di tingkat aparat penegak hukum,” katanya kepada koran ini di Jakarta, Rabu (3/9).

Dari data yang masuk, pengaduan terkait Polda Sumut ke Kompolnas, kata Edi, dalam setahun terakhir jumlahnya mencapai 100 pengaduan lebih. Mayoritas terkait keberpihakan penyidik dalam menangani perkara. Kemudian terkait maraknya peredaran judi (toto gelap) dan dugaan keterlibatan aparat pada narkotika.

“Persentasenya saya tidak hafal, tapi memang terkait penyalahgunaan narkotika ini cukup tinggi juga. Karena itu Kapolda yang baru perlu segera melakukan langkah-langkah tehnis. Antara lain melakukan operasi pemberantasan narkoba khusus di internal kepolisian,” ujarnya.

Menurut Edi, operasi khusus di internal sangat dibutuhkan, sehingga Polda Sumut dapat benar-benar diwujudkan sebagai garda terdepan terkait pemberantasan narkoba. Apalagi dari berbagai fakta di lapangan memerlihatkan Sumut merupakan salah satu daerah rawan penyalahgunaan narkoba.

Bahkan dua oknum yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia (PDRM) memiliki keterikatan dengan Sumut. AKBP Idha Endri Prastiono sebelum dipindah ke Polda Kalimantan Barat, pernah menjabat Kasat Tipikor Poldasu. Sementara seorang oknum lainnya bintara berpangkat brigadir polisi kepala (Bripka), Harahap, berdarah Sumut.

“Saya kira beliau (Irjen Pol Eko Hadi,red) pasti mampu menjalankan tugas dengan baik di Sumut. Pengalaman beliau juga cukup, sebelumnya kan beliau menjabat Kapolda Banten. Jadi kami menilai Eko Hadi adalah orang yang tepat. Selain muda dan energik, dia dikenal perwira tinggi Polri yang tegas. Karena dia berhasil lalu di promosikan jadi Gubernur Akademi Kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman resmi melantik Irjen Pol Eko Hadi sebagai Kapolda Sumut yang baru, menggantikan Irjen Pol Syarief Gunawan yang mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Budaya.

Pelantikan dilakukan di Mabes Polri pada Rabu pagi, bersamaan dengan pelantikan 16 perwira tinggi, dimana 7 di antaranya adalah Kapolda. “Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan upacara serah terima jabatan. Hal ini harus dimaknai sebagai upaya perbaikan kinerja Polri, sekaligus untuk regenerasi personil-personil Polri,” ujar Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengingatkan bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada 16 jenderal polisi yang akan menempati posisi barunya. Selain ancaman celah korupsi yang dapat menganggu para pejabat kepolisian, Jenderal Sutarman juga ingatkan bahaya yang dapat menganggu performa pejabat itu sendiri.

Sutarman juga mengimbau jajarannya yang ada di satuan pelayanan masyarakat seperti Direktorat Lantas yang melayani administrasi SIM, STNK, dan TNKB, untuk tidak melakukan penyimpangan seperti korupsi. “Awasi dan hilangkan praktik penyimpangan itu. Harus terus diawasi agar tidak ada lagi penyimpangan di satuan pelayanan,” kata Sutarman.

Selain di fungsi pelayanan seperti lantas, Kapolri juga mengingatkan soal pencegahan penyimpangan di fungsi penegakan hukum yang ada di lingkungan Polri.

“Jangan disalahgunakan oleh personel atau oknum tertentu yang dapat mencederai institusi Polri,” imbau Kapolri.

Selain kepada bawahannya, Jenderal Sutarman juga mengingatkan para istri perwira untuk terus mendampingi suaminya yang akan menempati pos baru jabatannya. “Karena berdasarkan evaluasi, kalau bapak-bapak ditinggal imannya kuat ‘imronnya’ tidak kuat jadi persoalan institusi,” kata Sutarman yang disambut tawa peserta upacara. Sutarman mencontohkan bagaimana dirinya membawa serta istri dan anak-anaknya ketika berdinas di Timor Timur. (cr-1/gir/ain/deo)

Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo.
Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo. Tugas berat menantinya di Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol Eko Hadi memiliki tugas yang berat. Mengingat tingginya angka kejahatan yang ada, terutama terkait penyalahgunaan narkotika yang juga diduga banyak menyasar oknum aparat kepolisian.

Tingginya angka kejahatan di Sumut paling tidak menurut Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, terlihat dari laporan masyarakat yang masuk ke Kompolnas. Bahkan reserse Polda Sumut disebut menempati urutan kedua tertinggi setelah reserse Polda DKI Jakarta yang dilaporkan ke Kompolnas.

Karena itu dalam waktu dekat, Kompolnas katanya, akan segera berangkat ke Medan guna menemui Kapolda Sumut yang baru, guna mengklarifikasi berbagai pengaduan yang ada.

“Penangkapan oknum aparat kepolisian di Malaysia saya kira dapat menjadi acuan bagi Kapolda Sumut yang baru dalam menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di tingkat aparat penegak hukum,” katanya kepada koran ini di Jakarta, Rabu (3/9).

Dari data yang masuk, pengaduan terkait Polda Sumut ke Kompolnas, kata Edi, dalam setahun terakhir jumlahnya mencapai 100 pengaduan lebih. Mayoritas terkait keberpihakan penyidik dalam menangani perkara. Kemudian terkait maraknya peredaran judi (toto gelap) dan dugaan keterlibatan aparat pada narkotika.

“Persentasenya saya tidak hafal, tapi memang terkait penyalahgunaan narkotika ini cukup tinggi juga. Karena itu Kapolda yang baru perlu segera melakukan langkah-langkah tehnis. Antara lain melakukan operasi pemberantasan narkoba khusus di internal kepolisian,” ujarnya.

Menurut Edi, operasi khusus di internal sangat dibutuhkan, sehingga Polda Sumut dapat benar-benar diwujudkan sebagai garda terdepan terkait pemberantasan narkoba. Apalagi dari berbagai fakta di lapangan memerlihatkan Sumut merupakan salah satu daerah rawan penyalahgunaan narkoba.

Bahkan dua oknum yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia (PDRM) memiliki keterikatan dengan Sumut. AKBP Idha Endri Prastiono sebelum dipindah ke Polda Kalimantan Barat, pernah menjabat Kasat Tipikor Poldasu. Sementara seorang oknum lainnya bintara berpangkat brigadir polisi kepala (Bripka), Harahap, berdarah Sumut.

“Saya kira beliau (Irjen Pol Eko Hadi,red) pasti mampu menjalankan tugas dengan baik di Sumut. Pengalaman beliau juga cukup, sebelumnya kan beliau menjabat Kapolda Banten. Jadi kami menilai Eko Hadi adalah orang yang tepat. Selain muda dan energik, dia dikenal perwira tinggi Polri yang tegas. Karena dia berhasil lalu di promosikan jadi Gubernur Akademi Kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman resmi melantik Irjen Pol Eko Hadi sebagai Kapolda Sumut yang baru, menggantikan Irjen Pol Syarief Gunawan yang mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Budaya.

Pelantikan dilakukan di Mabes Polri pada Rabu pagi, bersamaan dengan pelantikan 16 perwira tinggi, dimana 7 di antaranya adalah Kapolda. “Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan upacara serah terima jabatan. Hal ini harus dimaknai sebagai upaya perbaikan kinerja Polri, sekaligus untuk regenerasi personil-personil Polri,” ujar Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengingatkan bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada 16 jenderal polisi yang akan menempati posisi barunya. Selain ancaman celah korupsi yang dapat menganggu para pejabat kepolisian, Jenderal Sutarman juga ingatkan bahaya yang dapat menganggu performa pejabat itu sendiri.

Sutarman juga mengimbau jajarannya yang ada di satuan pelayanan masyarakat seperti Direktorat Lantas yang melayani administrasi SIM, STNK, dan TNKB, untuk tidak melakukan penyimpangan seperti korupsi. “Awasi dan hilangkan praktik penyimpangan itu. Harus terus diawasi agar tidak ada lagi penyimpangan di satuan pelayanan,” kata Sutarman.

Selain di fungsi pelayanan seperti lantas, Kapolri juga mengingatkan soal pencegahan penyimpangan di fungsi penegakan hukum yang ada di lingkungan Polri.

“Jangan disalahgunakan oleh personel atau oknum tertentu yang dapat mencederai institusi Polri,” imbau Kapolri.

Selain kepada bawahannya, Jenderal Sutarman juga mengingatkan para istri perwira untuk terus mendampingi suaminya yang akan menempati pos baru jabatannya. “Karena berdasarkan evaluasi, kalau bapak-bapak ditinggal imannya kuat ‘imronnya’ tidak kuat jadi persoalan institusi,” kata Sutarman yang disambut tawa peserta upacara. Sutarman mencontohkan bagaimana dirinya membawa serta istri dan anak-anaknya ketika berdinas di Timor Timur. (cr-1/gir/ain/deo)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/