“Seperti contohnya oknum-oknum yang ditugaskan untuk pengoprasian sistem ini di lapangan, apakah sudah diberikan pelatihan ataupun sejenisnya dalam menangani sebuah persoalan nantinya,” ujarnya.
Dia menuturkan, masih banyak yang perlu dibenahi dari penerapan sistem online untuk ketiga aplikasi tersebut. Seperti persoalan transportasi online yang sampai sekarang masih belum teratasi dengan baik.
“Ya, saya rasa masih banyak yang harus dibenahi terutama Kemenkominfo yang mengeluarkan izin untuk aplikator tentang segala sesuatunya. Nah, di sinilah pemerintah harus berpihak ke rakyat. Pada prinsipnya saya setuju,” katanya.
Pengamat transportasi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Medis Surbakti mendukung langkah atau terobosan yang dilakukan Kemenhub dengan meluncurkan 3 sistem aplikasi layanan berbasis online. Menurutnya, sistem tersebut sangat baik sekali dalam upaya memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. “Adanya sistem layanan online tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, dapat memberi kemudahan bagi masyarakat sebab tidak perlu repot-repot untuk datang lagi ke kantor instansi terkait,” ungkap Medis yang dihubungi, Senin (5/3).
Diutarakannya, namun demikian dalam penerapan sistem tersebut harus ada transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui. “Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan yaitu sosialisasi. Pemerintah harus gencar mensosialisasikan terobosan tersebut agar berjalan maksimal,” tutur Medis.
Ia menyebutkan, sosialisasi dapat dilakukan di lembaga terkait dengan layanan berbasis online tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat tahu sehingga ke depan dapat melakukan pengurusan secara online. “Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media massa. Tak hanya itu, di tempat-tempat umum yang menjadi pusat keramaian bisa dilakukan juga,” sebutnya.
Sementara, pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, menjadikan IT sebagai user interface memang sudah menjadi kebutuhan saat ini. Untuk itu, patut diapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemenhub. Walaupun begitu, menggunakan IT sebagai sarana bukan sepenuhnya akan terbebas dari sejumlah resiko. Katakanlah masalah keandalan infrastruktur yang dimiliki.
Belum lagi terobosan ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat agar semuanya mengetahui sehingga proses perizinan maupun bentuk pelayanan lainnya akan menjadi lebih mudah. “Ada begitu banyak manfaat yang bisa diambil dalam terobosan seperti ini, kualitas tentunya mengalami peningkatan. Walaupun di sisi lain memiliki dampak negatif dalam hal penggunaan sumber daya manusia. Namun, yang perlu disadari adalah sistem juga punya kelemahan. Jadi kita harapkan Kemenhub mampu menjaga keandalan sistem yang dibangun sehingga tidak menimbulkan masalah manakala semua masyarakat sudah bergantung,” paparnya.
