MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 30-an unit Bus Rapid Transit (BRT) siap melayani perjalanan masyarakat dari Binjai-Medan-Lubukpakam dan sebaliknya. Tarifnya pun murah, cukup merogoh kocek Rp5 ribu saja.
Moda transportasi murah yang diperuntukkan mendukung Megapolitan Medan, Deliserdang dan Binjai ini dilengkapi fasilitas Air Conditioner (AC), Wifi, TV dan ada system pembatasan bagasi untuk setiap penumpangnya.
BRT siap dioperasikan Oktober 2014 mendatang ini akan melintasi titik-titik kumpulnya penumpang, seperti Pusat Pasar, Pasar Petisah, Pasar Ikan Lama, serta sejumlah titik lainnya.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Anthony Siahaan melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Iswar Lubis, tarif yang ditetapkan di kisaran Rp5 ribu untuk sekali naik melalui halte. “Misalnya naik di halte Lubuk Pakam dan turunnya di Binjai, harganya tetap Rp5 ribu. Itu masih dihitung satu koridor, tapi jika berulang kali turun di setiap halte, maka diwajibkan membeli satu tiket sebesar Rp5 ribu,” ucapnya pria alumni UGM itu.
Mantan Kabid Sarana dan Prasanan Dishub Medan itu mengakui, angka besaran ongkos ini muncul di setiap rapat-rapat yang digelar Dishub Sumut bersama Dishub kabupaten/kota. “Jadi keputusan tariff sahnya ditentukan setelah ada kesepakatan pengelolanya. Intinya keputusan harga tidak memberatkan penumpang dan sesuai dengan harga pasar,” sebutnya.
Pengoperasian bus yang dianggarkan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang mampu hingga 50 penumpang ini nantinya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprovsu ataupun pihak ketiga swasta lainnya.
Kepastian pengadaan BRT ini diperoleh setelah tiga kepala daerah, masing-masing Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengoperasian, Senin (5/5) kemarin.
Penandatanganan MoU yang turut disaksikan langsung Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. “Saya sangat berharap penandatanganan MoU ini menjadi momentum untuk menggelorakan semangat kerjasama transportasi di Megapolitan Mebidang, sehingga hal ini sangat penting untuk dikawal kesuksesannya,” tegas Gatot usai menyaksikan penandatanganan yang dilakukan langsung Plt Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham, dan Bupati Deliserdang Azhari Tambunan di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, kemarin.
Gatot menjelaskan BRT yang kelak bernama Trans Mebidang itu memang diproyeksikan untuk mengurangi tingkat kemacetan volume kendaraan pribadi di rute atau koridor Binjai-Pusat Pasar dan Lubukpakam-Pusat Pasar.
“Masalah jalur, hingga saat ini kita hanya masih memakai jalur yang ada. Meskipun saat sekarang ini infrastruktur jalan saat ini masih membutuhkan pembenahan yang lebih baik lagi. Kita berharap agar Pemkab/kota yang ada untuk segera memperhatikan akses jalan yang ada. Artinya sarana jalan harus segera diperbaiki,” tegas Gatot.
Hal senada juga dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Sumatera Utara Anthoni Siahaan. Didampingi Kadishub Kota Medan Renward Parapat, Kadishub Kota Binjai A Fadlan, dan Kadishub Deliserdang M Taher Siagian, Anthoni Siahaan menjelaskan operasional BRT atau Trans Mebidang diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua.
“Proyeksinya memang untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, terutama pada rute yang dilalui BRT.Soal berapa persentasenya, kita masih akan hitung, namun kita yakin pasti akan akan pengurangannya,” jelas Anthony.
Ketika disinggung soal pengadaan bus dari mana, Anthony enggan menjabarkannya, karena pengadaan barang tersebut langsung dilakukan oleh Kemenhub.
“Kalau masalah itu Kemenhub yang punya wewenang. Apakah bus itu dipasok dari mana kita belum tahu. Tapi pada saat ini bus tersebut masih tahap pengerjaannya,” tegasnya.
Operasional BRT juga dipastikan tidak akan mematikan operasional angkutan yang sudah ada. “Tidak akan ada pengambilalihan penumpang angkutan yang sudah lebih dulu beroperasi. Itu sudah kita pikirkan jauh-jauh hari,” tegasnya.
Terkait dana operasional yang disediakan, Anthoni mengungkap dari Pemko Medan sebesar Rp1,2 miliar, Pemko Binjai Rp700 juta, dan Pemkab Deliserdang Rp700 juta.
Dari dana yang disediakan tiga daerah itu, semuanya untuk pengadaan fasilitas halte dan pendukungnya. Sementara dari Pemprov Sumut dan Kemenhub masing-masing Rp5 miliar, akan digunakan untuk subsidi pengoperasian BRT/Trans Mebidang.
“Jadi, dengan bantuan dana dari Pemprov Sumut dan Kemenhub, Trans Mebidang tetap akan jalan sesuai jadwalnya kendati tidak ada penumpang sama sekali,” jelasnya.
Anthoni menguraikan, pengadaan unit kendaraan, kelak akan dilakukan tender secara terbuka setelah MoU yang dilakukan tiga daerah di kawasan Mebidang diserahkan kepada Kemenhub. (bal/rud)
Rp 1,1 Miliar untuk Halte Baru
Untuk mendukung realisasi BRT, masing-masing pemerintah daerah (Pemda) akan menyediakan halte untuk menaikkan serta menurunkan penumpang. Bahkan di Medan, sejumlah halte sudah siap digunakan. Terkait adanya sejumlah halte yang rusak, Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tak menampik hal itu.
Eldin mengakui menegaskan, sudah memantau halte-halte bus tersebut. “Nanti saya akan minta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan perbaikan, dan jika memang diperlukan penambahan maka akan dilakukan,” tandasnya.
Senada, Kadishub kota Medan, Renward Parapat mengatakan pihaknya memang bertanggung jawab untuk menyediakan halte tambahan.
Halte yang ada saat ini, kata dia, berjumlah 10 unit dan tersebar dibeberapa titik di Kota Medan. “ Tahun ini anggaran yang disediakan untuk pembuatan halte baru berjumlah Rp1,1 Miliar yang bersumber dari APBD 2014,“ ungkapnya.
Keberadaan halte tambahan, lanjutnya, akan memaksimalkan koridor perlintasan bus tranpsortasi itu yakni Binjai-Medan-Deliserdang.
“Tahap awal, hanya akan ada satu koridor. Jika berjalan dengan lancar ditahun depan akan ada penambahan koridor baru dengan penambahan jumlah bus tentunya,“ tandasnya. (bal/dik)
