BINJAI- Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Rancangan APBD Kota Binjai tahun 2027 telah disahkan. Itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda kesepakatan KUA-PPAS yang dipimpin Ketua DPRD Binjai, Gusuartini br Surbakti, Rabu (4/11) petang.
Rapat paripurna ini dihadiri Sekretaris Daerah Binjai, Chairin Simanjuntak dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Pada KUA PPAS ini, R-APBD Kota Binjai 2027 diproyeksikan Rp844 Miliar. Jumlah ini tidak tidak jauh beda dari 2026, yakni Rp835 miliar.
Ketua DPRD Binjai Gusuartini br Surbakti mengakui, pembahasan kesepakatan KUA-PPAS R-APBD 2027 senilai lebih kurang Rp844 miliar.
“Kalau dibandingkan dengan APBD kita pada tahun 2025 kemarin sebesar Rp1,09 Triliun, dengan APBD pada tahun 2026 dan 2027 mendatang yang hanya berkisar kurang lebih Rp800 miliar, memang jelas ada penurunan sekitar 17,40 persen,” kata wanita yang akrab dipanggil Tini tersebut, Kamis (5/11).
Dia menilai, turunnya postur APBD Binjai disebabkan berbagai faktor. Salah satunya dari sektor pendapatan asli daerah. Pada tahun 2026, target PAD Binjai juga mengalami penurunan menjadi Rp160,95 miliar, jika dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2026, anggaran kita berkurang dari Rp1,09 triliun menjadi Rp835 miliar, tapi kita masih bisa terbantu dengan adanya dana dari pusat yakni TKD, sehingga bisa membenahi infrastruktur yang memang sudah harus ditangani secara serius,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini berharap, APBD tahun 2027 juga mendapat suntikan tambahan dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer keuangan daerah. Langkah itu untuk dapat mengoptimalkan perbaikan di semua sektor, terutama daerah yang terdampak banjir.
“Harapannya saya begitu dan saya yakin anggaran itu pasti ada diberikan untuk daerah kita yang mana salah satunya akan dipakai untuk program pemulihan pascabencana,” katanya. (ted)
