Menteri PUPR, M Basuki Hadimulyono mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah bekerja walaupun tanpa MoU. MoU menurutnya menjadi penguat, pembangunan infrastruktur merupakan tanggungjawab bersama. “Kalau ada apa-apa yang menyangkut tanah PTPN saya telepon Bu Rini. Dengan Perhutani juga begitu. Namun karena ini program prioritas, maka ruh MoU ini adalah menyatukan hati dan langkah, pembangunan infrastruktur bukan saja ditugaskan kepada Menteri PUPR, bukan tugas Menteri Perhubungan, tapi tugas semua pihak,” jelasnya.
Ia berharap, dengan MoU, maka pihak-pihak terkait bisa bekerja sama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. “Dengan MoU ini, saya berharap kita berada dalam satu kapal dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya,” kata Basuki.
Karena itu, lanjut Basuki, sebagaimana dinyatakan Prersiden RI, 10 tahun ini Indonesia masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk 10 tahun ke depan, akan fokus pada pembangunan industri pengolahan, dan 10 tahun berikutnya pengembangan industri jasa.
Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan, yang penting adalah implementasi dari MoU. “Tanpa implementasi tidak ada artinya,” tegasnya.
Prasetyo juga mengatakan, pihakanya mencermati tentang permasalahan yang dihadapi, sering kali negara dibuat tidak berdaya, bahkan kalah dan menyerah mengahadapi tindak arogan kesewenangan. “Banyak penyimpangan memanfaatkan peluang menabrak aturan, yang ujungnya merupakan persoalan serius. Di antaranya menyebabkan hilangnya aset, dan menimbulkan kerugian negara,” katanya.
Celakanya, sambung Prasetyo, semua praktik liar dan pelanggaran kejahatan, dilakukan penuh kerja sama dan konspirasi, bahkan dengan aparat pemerintah. “Konspirasi kejahatan ini harus dihentikan, meski penuh kendala dan berliku-liku,” pungkasnya. (bal/saz)
