“BPBD Karo segera melakukan validitasi supaya tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan, pihak BPBD provinsi akan ikut serta membantu,” kata Riadil Akhir Lubis.
Staf Presiden Abed Nego Tarigan yang ikut hadir meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi segera membuat kajian. Baik soal sewa menyewa rumah dan lahan. Dengan begitu akan diperoleh data mengenai jumlah dana yang akan disalurkan ke pengungsi.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih juga meminta BPBD Karo menggandeng SKPD lain dalam dalam melakukan pembangunan huntap dan huntara. “Libatkan Dinas Pertanian, Kahutanan serta TNI Polri. Tujuannnya adalah adanya transparansi,” ucapnya.
Direktur Tanggap Darurat pada Deputi Bidang Penanganan Darurat, Drs. Junjungan Tambunan juga meminta BPBD Karo mendata kembali jumlah pengungsi yang sudah menerima SK secara akurat.
“Sampai hari ini Sinabung masih berstatus awas level IV dan terus erupsi. Oleh sebab itu saya minta pihak BPBD Karo cepat tanggap sesuai kewenangan. Begitu juga pihak Provsu harus peduli. Intinya utamakan orang dari pada kayu, sehingga lahan Land Clearing bagi Huntap yang akan dibangun di Siosar yang saat sekarang ini sudah dalam proses pengajuan pemakaian hutan produksi 480 Ha,” kata Junjungan. (deo/yaa)
“BPBD Karo segera melakukan validitasi supaya tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan, pihak BPBD provinsi akan ikut serta membantu,” kata Riadil Akhir Lubis.
Staf Presiden Abed Nego Tarigan yang ikut hadir meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi segera membuat kajian. Baik soal sewa menyewa rumah dan lahan. Dengan begitu akan diperoleh data mengenai jumlah dana yang akan disalurkan ke pengungsi.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih juga meminta BPBD Karo menggandeng SKPD lain dalam dalam melakukan pembangunan huntap dan huntara. “Libatkan Dinas Pertanian, Kahutanan serta TNI Polri. Tujuannnya adalah adanya transparansi,” ucapnya.
Direktur Tanggap Darurat pada Deputi Bidang Penanganan Darurat, Drs. Junjungan Tambunan juga meminta BPBD Karo mendata kembali jumlah pengungsi yang sudah menerima SK secara akurat.
“Sampai hari ini Sinabung masih berstatus awas level IV dan terus erupsi. Oleh sebab itu saya minta pihak BPBD Karo cepat tanggap sesuai kewenangan. Begitu juga pihak Provsu harus peduli. Intinya utamakan orang dari pada kayu, sehingga lahan Land Clearing bagi Huntap yang akan dibangun di Siosar yang saat sekarang ini sudah dalam proses pengajuan pemakaian hutan produksi 480 Ha,” kata Junjungan. (deo/yaa)
