26.7 C
Medan
Saturday, May 11, 2024

Sosialisasi Wacana Perda Penyakit Menular, DPRD Sumut Kunjungi Pemko Binjai

KUNKER: Suasana kunker Anggota DPRD Sumut Dapil XII (Binjai/ Langkat) yang diterima Sekda Kota Binjai, M Mahfullah Daulay di Aula Kantor Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Binjai, Senin (6/7).ist/sumut pos.
KUNKER: Suasana kunker Anggota DPRD Sumut Dapil XII (Binjai/ Langkat) yang diterima Sekda Kota Binjai, M Mahfullah Daulay di Aula Kantor Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Binjai, Senin (6/7).ist/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara, Sugianto Makmur, terus menyuarakan pembentukan peraturan daerah tentang penyakit menular di wilayah ini. Wacana dimaksud bahkan ia bawa saat kunjungan kerja Anggota DPRD Sumut Dapil XII (Binjai-Langkat) ke Pemerintah Kota Binjai, Senin (6/7).

Pemko Binjai, kata Sugianto, ke depan perlu menyiapkan perda berkaitan dengan penyakit menular yang bisa menyerang tanaman, hewan dan manusia. “Bisa juga penyakit kombinasi berasal dari binatang kemudian menyasar manusia. Perda penyakit menular ini untuk mengantisipasi jika ada kasus yang terjadi seperti sekarang ini, wabah covid,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu.

Saat ini, ungkap dia, Sumut masih dihantui akan wabah African Swine Fever (ASF) dan Covid-19. Ia melihat, dalam lima tahun ke depan, frekuensi serangan wabah menular akan semakin bertambah.

Namun ia apresiasi, ketika kabupaten dan kota lain masih bingung menentukan kebijakan, Pemko Binjai justru sudah tepat sasaran dalam mengelola wabah ASF dan juga Covid-19.

“Seperti membuat ruang-ruang isolasi dan kebijakan yang tepat sasaran lainnya. Itu sangat saya apresiasi. Tapi alangkah baiknya untuk langkah-langkah ke depan, kita perlu satu pedoman supaya lebih gampang bagi generasi mendatang, bahwa penyakit dengan tiga jenis ini perlu kita perhatikan bersama,” katanya.

Dalam kunker yang dipimpin Ajie Karim itu, DPRD Sumut Dapil XII mengingatkan Pemko Binjai segera mengusulkan kepada Pemprovsu memasukkan program-program pembangunan Kota Binjai agar ditampung dalam APBD Sumut 2021. Sebab di 2019, Pemprovsu tidak mengalokasikan bantuan keuangan provinsi (BKP) untuk kabupaten/kota karena kemampuan keuangan daerah yang minim.

Untuk mendorong pembangunan Kota Binjai lebih maju lagi, kata politisi Gerindra itu, Tim Dapil XII DPRD Sumut akan berupaya semaksimal mungkin mendorong Pemprovsu mengalokasikan bantuan keuangan provinsi.

Kunker juga untuk memastikan pelaksanaan APBD 2019, termasuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemko Binjai dan stakeholder dalam realisasi di lapangan nantinya. Harapannya, ditemukan variabel dan parameter atau standarisasi yang terukur dalam merancang dan menetapkan anggaran pada tahun berikutnya. (prn)

KUNKER: Suasana kunker Anggota DPRD Sumut Dapil XII (Binjai/ Langkat) yang diterima Sekda Kota Binjai, M Mahfullah Daulay di Aula Kantor Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Binjai, Senin (6/7).ist/sumut pos.
KUNKER: Suasana kunker Anggota DPRD Sumut Dapil XII (Binjai/ Langkat) yang diterima Sekda Kota Binjai, M Mahfullah Daulay di Aula Kantor Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Binjai, Senin (6/7).ist/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara, Sugianto Makmur, terus menyuarakan pembentukan peraturan daerah tentang penyakit menular di wilayah ini. Wacana dimaksud bahkan ia bawa saat kunjungan kerja Anggota DPRD Sumut Dapil XII (Binjai-Langkat) ke Pemerintah Kota Binjai, Senin (6/7).

Pemko Binjai, kata Sugianto, ke depan perlu menyiapkan perda berkaitan dengan penyakit menular yang bisa menyerang tanaman, hewan dan manusia. “Bisa juga penyakit kombinasi berasal dari binatang kemudian menyasar manusia. Perda penyakit menular ini untuk mengantisipasi jika ada kasus yang terjadi seperti sekarang ini, wabah covid,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu.

Saat ini, ungkap dia, Sumut masih dihantui akan wabah African Swine Fever (ASF) dan Covid-19. Ia melihat, dalam lima tahun ke depan, frekuensi serangan wabah menular akan semakin bertambah.

Namun ia apresiasi, ketika kabupaten dan kota lain masih bingung menentukan kebijakan, Pemko Binjai justru sudah tepat sasaran dalam mengelola wabah ASF dan juga Covid-19.

“Seperti membuat ruang-ruang isolasi dan kebijakan yang tepat sasaran lainnya. Itu sangat saya apresiasi. Tapi alangkah baiknya untuk langkah-langkah ke depan, kita perlu satu pedoman supaya lebih gampang bagi generasi mendatang, bahwa penyakit dengan tiga jenis ini perlu kita perhatikan bersama,” katanya.

Dalam kunker yang dipimpin Ajie Karim itu, DPRD Sumut Dapil XII mengingatkan Pemko Binjai segera mengusulkan kepada Pemprovsu memasukkan program-program pembangunan Kota Binjai agar ditampung dalam APBD Sumut 2021. Sebab di 2019, Pemprovsu tidak mengalokasikan bantuan keuangan provinsi (BKP) untuk kabupaten/kota karena kemampuan keuangan daerah yang minim.

Untuk mendorong pembangunan Kota Binjai lebih maju lagi, kata politisi Gerindra itu, Tim Dapil XII DPRD Sumut akan berupaya semaksimal mungkin mendorong Pemprovsu mengalokasikan bantuan keuangan provinsi.

Kunker juga untuk memastikan pelaksanaan APBD 2019, termasuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemko Binjai dan stakeholder dalam realisasi di lapangan nantinya. Harapannya, ditemukan variabel dan parameter atau standarisasi yang terukur dalam merancang dan menetapkan anggaran pada tahun berikutnya. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/