MEDAN-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima kunjungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (8/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga komoditas daging sapi di Sumut.
Rombongan IPB disambut langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung. Dalam kunjungan tersebut, tim IPB melihat secara langsung sistem penggemukan sapi yang diterapkan PT Juang Abadi Alam.
Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk melihat kondisi di tingkat pelaku usaha, khususnya berkaitan dengan proses penggemukan, ketersediaan sapi, hingga dinamika usaha yang dapat memengaruhi pasokan dan harga daging sapi di pasaran.
Fariz mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, terutama akademisi dan pelaku usaha, dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan Harga Acuan Pemerintah (HAP) daging sapi.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat koordinasi dengan akademisi dan pelaku usaha, sekaligus melihat secara langsung kondisi serta dinamika di tingkat pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan komoditas daging sapi,” ujar Fariz.
Menurut Fariz, keterlibatan akademisi dalam melihat kondisi di lapangan diperlukan agar kebijakan yang berkaitan dengan komoditas pangan, khususnya daging sapi, dapat disusun berdasarkan kondisi ril yang dihadapi pelaku usaha.
Ia menilai, penerapan HAP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kemampuan masyarakat sebagai konsumen.
“Penerapan HAP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen,” katanya.
Fariz menjelaskan, ketersediaan pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan harga daging sapi. Karena itu, pemerintah perlu mengetahui kondisi pasokan secara berkala, termasuk kemampuan pelaku usaha dalam menyediakan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemantauan terhadap sistem penggemukan sapi yang dilakukan dalam kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi produksi dan pasokan di tingkat pelaku usaha.
“Dengan koordinasi yang baik, diharapkan rantai pasok daging sapi dapat berjalan secara optimal dan harga tetap berada pada tingkat yang wajar dan terjangkau,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha juga diperlukan untuk membangun tata kelola distribusi daging sapi yang lebih efektif. Hal ini dinilai penting karena kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan turut berpengaruh terhadap pembentukan harga di tingkat masyarakat.
Fariz berharap, kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan, tetapi dapat berlanjut melalui pertukaran data, kajian, serta evaluasi terhadap kondisi komoditas daging sapi secara berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha juga menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pangan yang semakin efektif, responsif, dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Fariz menegaskan Distanpang Sumut terus berkomitmen menjaga keseimbangan stok berbagai komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk komoditas daging sapi, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pelaku usaha serta pemantauan kondisi pasokan dan harga di lapangan.
Ia mengatakan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan komoditas tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.
“Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mendukung terjaganya ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, khususnya komoditas daging sapi, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi antara pemerintah, IPB, dan pelaku usaha, diharapkan berbagai persoalan terkait pasokan, distribusi, serta harga daging sapi dapat dipetakan dengan lebih baik. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan dalam mendukung kebijakan pangan yang mampu menjaga kepentingan pelaku usaha sekaligus memastikan masyarakat memperoleh daging sapi dengan harga yang wajar.(san/azw)
