KARO-Puluhan orangtua siswa yang menjadi korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, 13 Agustus lalu, menggelar aksi di depan Gedung DPRD Karo, Kamis (8/10) siang. Dalam aksi tersebut, para orangtua siswa didampingi Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP). Mereka mendesak DPRD Karo segera menindaklanjuti tuntutan terkait dana kompensasi bagi para korban, serta mendorong agar peristiwa keracunan massal tersebut ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Massa juga meminta DPRD Karo segera menyurati dan memanggil Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk membahas langkah penanganan para korban, termasuk penyediaan dana taktis.
Wakil Ketua DPRD Karo, Imanuel Sembiring, menerima aspirasi para orangtua korban. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris DPRD Karo turut menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penanganan kasus tersebut.
Para orangtua siswa menilai, apabila kompensasi hanya menunggu mekanisme dari BGN, prosesnya dikhawatirkan membutuhkan waktu dan regulasi yang panjang. “Segera menyurati dan memanggil Bupati Karo. Ini yang kami tagih. Untuk dana taktis dan penetapan sebagai Kejadian Luar Biasa. Kalau menunggu dari BGN, butuh regulasi yang panjang. Sudah dua bulan, tapi belum jelas,” ujar orangtua siswa melalui anggota EMKAP, Jhon Ginting.
Para orangtua siswa juga menagih janji DPRD Karo untuk ikut mengawal penyelesaian kasus keracunan MBG yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan.
Selain persoalan kompensasi dan KLB, para orangtua siswa meminta DPRD Karo bersama-sama mendatangi Polres Karo untuk mempertanyakan perkembangan pengaduan yang telah mereka sampaikan.
Menurut mereka, hingga saat ini proses hukum kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan yang mereka harapkan. Mereka mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka dalam perkara keracunan tersebut.
“Kami bukan mengejar materi. Tapi ini demi marwah Kabupaten Karo. Ini program pemerintah, tetapi justru menyengsarakan rakyat. Kami meminta peristiwa ini masuk KLB. Bukan masalah nilainya. Kami ingin peristiwa serupa tidak terjadi lagi di Karo,” ujar mereka.
Mereka juga mendesak Polres Karo segera mengusut secara tuntas dugaan penyebab keracunan dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila bukti dan unsur pidananya telah terpenuhi.
“Tukang bakso saja yang menyebabkan orang keracunan langsung jadi tersangka. Ini program pemerintah yang menyebabkan ratusan siswa menderita, justru tidak ada tersangka,” tegas massa.
Di hadapan para wakil rakyat, para orangtua korban meminta DPRD Karo tidak hanya menerima aspirasi, tetapi turut mengawal penyelesaian kasus tersebut hingga ada kejelasan mengenai penanganan korban maupun proses hukumnya.
“Tegakkan keadilan bagi kami. Bapak dan Ibu DPRD yang terhormat, tolonglah tegakkan keadilan bagi kami. Sampai hari ini anak-anak kami masih trauma, dan kesehatannya belum pulih,” ujar orangtua korban. (deo/azw)
