STABAT- Pemerintah Kabupaten Langkat memberi perhatian kepada Kecamatan Pematang Jaya yang secara geografis, berbatasan langsung dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perhatian ini bagian dari komitmen Pemkab Langkat dalam pemberataan pembangunan.
Hal tersebut juga ditandai dengan pencanangan titik nol Kabupaten Langkat seraya menyalurkan bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tersebut, Rabu (7/10/2026). Desa Salahaji menjadi saksi atas momentum penting untuk memperkuat identitas wilayah sekaligus menegaskan perhatian Pemkab Langkat terhadap kawasan perbatasan.
Plt Bupati Langkat Tiorita br Surbakti mengungkapkan, titik nol tidak sekadar menjadi penanda geografis. Tetapi juga, simbol dimulainya semangat pembangunan yang merata dari seluruh penjuru Kabupaten Langkat.
“Ini bukan sekadar titik awal secara geografis, tetapi menjadi simbol bahwa pembangunan Kabupaten Langkat harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah paling ujung dan kawasan perbatasan,” kata Tiorita.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran untuk Kecamatan Pematang Jaya yang mencapai puluhan miliar pada APBD 2026. Dana segar itu untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan pasar Desa Limau Mungkur, pembangunan jalan lingkungan dan drainase hingga kebutuhan infrastruktur lainnya.
Pembangunan pasar Desa Limau Mungkur menjadi salah satu bagian penting dari dukungan infrastruktur tersebut. Kehadiran pasar diharapkan memperkuat aktivitas perdagangan masyarakat, membuka ruang pemasaran bagi hasil pertanian dan perikanan lokal, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di kawasan perbatasan.
Selain infrastruktur, Pemkab Langkat juga menyalurkan puluhan bantuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, pertanian, perikanan, keagamaan dan kepemudaan. Di sektor pertanian dan perikanan, bantuan meliputi dua unit traktor roda dua, sarana bioflok beserta bibit dan pakan ikan lele serta nila, bibit ikan gurami dan nila, benur udang windu dan vaname beserta pakan, serta bibit padi dan cabai merah untuk sejumlah kelompok tani.
Untuk mendukung usaha masyarakat, disalurkan pula satu unit mesin kopi, oven gas, mixer, perlengkapan kursi pangkas, lima chest freezer dan lima cool box. Sementara di bidang keagamaan, bantuan diberikan kepada BKM Nurul Huda, BKM Baitul Jamik dan BKM Baitul Huda masing-masing Rp15 juta; Musholla Aulia Azmi dan Musholla An Nur masing-masing Rp7,5 juta; TPQ Rakyat Pematang Rp5 juta; serta LPTQ Kecamatan Pematang Jaya Rp7 juta.
Di bidang kepemudaan, bantuan diberikan berupa satu set perlengkapan bola voli berupa net dan bola. Tiorita menegaskan, perhatian terhadap Pematang Jaya merupakan bagian dari komitmen Pemkab Langkat memastikan masyarakat di kawasan perbatasan memperoleh hak yang sama atas pelayanan publik dan hasil pembangunan.
Menurutnya, posisi Pematang Jaya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki nilai strategis sekaligus tantangan tersendiri, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar dan konektivitas antar wilayah. “Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Masyarakat di Pematang Jaya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Ia memastikan pembangunan kawasan perbatasan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur jalan, pasar desa, akses pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, sesuai kemampuan dan prioritas pembangunan daerah. Tiorita juga mengajak masyarakat menjaga dan merawat titik nol yang telah dicanangkan.
Ke depan, kawasan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi salah satu ikon daerah sekaligus ruang edukasi mengenai sejarah, wilayah dan identitas Kabupaten Langkat. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya. (ted/ila)
