BINJAI — Pengelolaan aset yang tidak tertib kembali mencuat di lingkungan satuan pendidikan Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor untuk Tahun Anggaran 2025, ditemukan sejumlah aset negara di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Binjai yang diduga raib dan tidak diketahui keberadaannya.
Aset yang hilang tersebut mencakup perangkat elektronik penunjang pendidikan seperti laptop dan notebook, serta sejumlah fasilitas meubelir meliputi meja dan kursi sekolah hingga alat peraga.
Berdasarkan catatan auditor, barang-barang tersebut merupakan pengadaan dari tahun beragam, yakni mulai dari rentang 2011 hingga 2017, dengan kondisi fisik seluruhnya dilaporkan dalam keadaan baik.
Sorotan utama auditor tertuju pada pengadaan perangkat laptop dan notebook tahun 2017. Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), tercatat ada 4 unit laptop dengan nilai perolehan Rp8.694.000 per unit. Namun, saat pemeriksaan fisik dilakukan, pihak sekolah hanya mampu menunjukkan 2 unit saja, sementara 2 unit lainnya raib.
Kondisi serupa terjadi pada pengadaan notebook. Dari total 21 unit yang tercatat dalam inventaris—dengan harga perolehan Rp7.545.851 per unit—pihak sekolah hanya dapat menghadirkan 10 unit di hadapan tim pemeriksa. Artinya, terdapat selisih 11 unit notebook yang lenyap tanpa kejelasan.
Kepala Inspektorat Kota Binjai, Heny Sitepu, saat dikonfirmasi akhir pekan lalu, membenarkan adanya temuan dari auditor tersebut. Ia menyatakan bahwa kasus ini langsung ditindaklanjuti ke ranah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang bersumber dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kendati demikian, Heny memastikan bahwa pihak sekolah yang bertanggung jawab atas hilangnya aset tersebut telah menyelesaikan kewajibannya. Ganti rugi atas raibnya belasan unit laptop dan notebook itu telah dilunasi sepenuhnya. “Sudah dibayar mereka itu, sudah dibayar lunas, sudah dikasih juga bukti lunasnya,” ungkap Heny.
Ia juga menegaskan bahwa pihak Inspektorat tidak memberikan toleransi atau izin bagi sekolah untuk mencicil pembayaran ganti rugi tersebut. Kebijakan pembayaran tunai diterapkan guna menghindari potensi kendala administratif di masa mendatang, mengingat adanya perpindahan tugas maupun masa purna bakti kepala sekolah.
“Gak dikasih cicil, karena kalau cicil, anjuran di majelis TPTGR itu boleh mencicil, cuma gak bisa mencicil, takut nanti kalau mencicil, kepala sekolah pensiun, pindah, jadi gak bisa dicicil,” pungkasnya. (ted/ila)
