Menurut Arie, untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, pihaknya memiliki tugas yakni sebagai bagan yang otoritatif yakni di areal 600 Hektar di Kabupaten Tobasa. Sementara untuk daerah di luar itu, badan pelaksana yang ia pimpin itu menjadi lembaga yang koordinatif yang sifatnya memfasilitasi atau menjadi mitra seluruh pihak terkait untuk pengembangan pariwisata.
“Jadi di luar wilayah itu (600 Ha) kita sifatnya koordinatif. Konsepnya dalam Perpres, supaya ada kawasan yang otorita. Karena kalau hanya koordinasi saja, memang bisa jadi juga, seperti berbagai atraksi. Tetapi tidak ada kawasan baru seperti yang ditetapkan presiden,” ujarnya.
Dengan otorisasi (kewenangan) dan kordinasi tersebut, maka apa yang dikerjakan oleh BOPKPDT, lanjut Arie, akan bisa terintegrasi dengan seluruh sektor dan instansi terkait lainnya. Beberapa diantaranya adalah, keberadaan kapal penyeberangan dengan jadwal pesawat terbang. Sehingga ketika ada kunjungan, sudah ada tujuan wisata yang bisa didatangi para wisatawan.
“Jadi tidak bisa satu-satu, harus semua, paralel. Sehingga nanti kalau penerbangan meningkat, infrastruktur jalan dibangun, juga harus disiapkan seperti apa wisata yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang. Termasuk juga penyeberangan ke Samosir, jangan sampai menunggu terlalu lama,” katanya.
Menurut Arie, untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, pihaknya memiliki tugas yakni sebagai bagan yang otoritatif yakni di areal 600 Hektar di Kabupaten Tobasa. Sementara untuk daerah di luar itu, badan pelaksana yang ia pimpin itu menjadi lembaga yang koordinatif yang sifatnya memfasilitasi atau menjadi mitra seluruh pihak terkait untuk pengembangan pariwisata.
“Jadi di luar wilayah itu (600 Ha) kita sifatnya koordinatif. Konsepnya dalam Perpres, supaya ada kawasan yang otorita. Karena kalau hanya koordinasi saja, memang bisa jadi juga, seperti berbagai atraksi. Tetapi tidak ada kawasan baru seperti yang ditetapkan presiden,” ujarnya.
Dengan otorisasi (kewenangan) dan kordinasi tersebut, maka apa yang dikerjakan oleh BOPKPDT, lanjut Arie, akan bisa terintegrasi dengan seluruh sektor dan instansi terkait lainnya. Beberapa diantaranya adalah, keberadaan kapal penyeberangan dengan jadwal pesawat terbang. Sehingga ketika ada kunjungan, sudah ada tujuan wisata yang bisa didatangi para wisatawan.
“Jadi tidak bisa satu-satu, harus semua, paralel. Sehingga nanti kalau penerbangan meningkat, infrastruktur jalan dibangun, juga harus disiapkan seperti apa wisata yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang. Termasuk juga penyeberangan ke Samosir, jangan sampai menunggu terlalu lama,” katanya.
