BINJAI – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, melakukan kunjungan kerja reses ke daerah pemilihannya di Sumatera Utara dengan menyambangi Kota Binjai.
Dalam kunjungan tersebut, ia sekaligus bertemu langsung dengan orangtua remaja korban pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kamboja, Ardiansyah, dalam suasana makan siang bersama di Marhaba Cafe, Jalan T. Imam Bonjol, Binjai Selatan, akhir pekan lalu.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu juga menjadi momen syukuran atas kepulangan Ardiansyah ke tanah air setelah sebelumnya mengalami masa sulit di luar negeri.
Doli menyampaikan rasa syukur karena yang bersangkutan kini telah kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. “Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan Ardiansyah dan keluarganya. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur karena beliau sudah kembali berkumpul dengan keluarga,” ujar Doli.
Dalam kesempatan itu, Doli mengungkapkan bahwa sebelumnya ia bersama sejumlah politisi Partai Golkar, termasuk Ketua DPRD Binjai Hj. Tini dan Anggota DPRD Sumut Ucok A’ang, telah melakukan kunjungan ke keluarga Ardiansyah untuk membantu proses kepulangannya.
Ia menegaskan bahwa kasus pekerja migran ilegal seperti ini menjadi perhatian serius, meskipun tidak semua persoalan dapat langsung diselesaikan dalam waktu singkat oleh anggota legislatif.
“Kami sebagai wakil rakyat tentu berusaha semaksimal mungkin membantu, meskipun ada batasan kewenangan. Tapi ini tetap menjadi tanggung jawab moral kita bersama,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Doli juga mengaku baru mengetahui adanya kabar seorang warga Binjai yang meninggal dunia di Kamboja dan belum dapat dipulangkan karena terkendala biaya. Selain itu, ia juga menerima informasi adanya beberapa warga Binjai yang masih berada di penampungan di Phnom Penh karena masalah dokumen keimigrasian.
“Saya baru mengetahui informasi ini dari rekan media. Tentu kita prihatin dan akan berupaya membantu, terutama dengan meminta data yang lebih lengkap agar bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.
Doli menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, keluarga korban, dan pihak terkait untuk menangani persoalan pekerja migran ilegal agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Selain membahas isu pekerja migran, Doli juga menyoroti polemik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Binjai yang belakangan menuai penolakan dari para pedagang.
Menurutnya, PKL merupakan bagian dari warga negara yang mencari nafkah untuk keluarga, sehingga kebijakan penertiban harus disertai dengan solusi yang jelas dan manusiawi.
“PKL juga warga negara yang harus kita lindungi. Pemerintah daerah tidak boleh hanya melakukan penertiban, tetapi juga wajib memberikan solusi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa alasan penataan kota seperti estetika, keamanan, dan ketertiban tidak boleh dijadikan dasar untuk menggusur pedagang tanpa adanya tempat relokasi yang layak.
“Kalau tujuannya untuk penataan kota, maka harus disiapkan solusi. Pemerintah harus hadir memberikan tempat yang lebih baik agar mereka tetap bisa berjualan dan menghidupi keluarga,” tegasnya.
Doli berharap Pemerintah Kota Binjai dapat mengedepankan dialog dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di lapangan. “Kuncinya komunikasi dan solusi. Masyarakat harus diajak bicara, bukan hanya ditertibkan,” pungkasnya. (ted/ila)
