Hal tersebut dibenarkan Kapolres Langkat, AKBP Mulya Hakim Solichin. Dia mengakui di Langkat ada perambahan hutan mangrove dan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
”Untuk TNGL, sudah hampir 10 ribu pengungsi yang tinggal di sana dan sulit dilakukan penggusuran. Permasalahan di sana terkait dengan batas yg perlu penangan khusus oleh seluruh instansi terkait untuk penertibannya,” bebernya.
Kapolres Karo, AKBP Rio Nababan juga mengakui adanya persoalan perambahan hutan di daerahnya. Bahkan, dia tidak bisa menghitung jumlah hutan yang dirambah tersebut. “Betul ada perambahan hutan di wilayah Tanah Karo, luasnya saat ini tidak ada yang bisa menghitung,” jelas Rio Nababan.
Kondisi sama juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. Di Labuhanbatu, ada dua permasalahan, yaitu hutan mangrove dan sengketa lahan antara PT Labuhanbatu Indah dengan masyarakat Desa Hetapang.
”Untuk perambahan hutan mangrove sudah ditangani Dit Reskrimsus,” tegas Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang. (ted/dek)
Hal tersebut dibenarkan Kapolres Langkat, AKBP Mulya Hakim Solichin. Dia mengakui di Langkat ada perambahan hutan mangrove dan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
”Untuk TNGL, sudah hampir 10 ribu pengungsi yang tinggal di sana dan sulit dilakukan penggusuran. Permasalahan di sana terkait dengan batas yg perlu penangan khusus oleh seluruh instansi terkait untuk penertibannya,” bebernya.
Kapolres Karo, AKBP Rio Nababan juga mengakui adanya persoalan perambahan hutan di daerahnya. Bahkan, dia tidak bisa menghitung jumlah hutan yang dirambah tersebut. “Betul ada perambahan hutan di wilayah Tanah Karo, luasnya saat ini tidak ada yang bisa menghitung,” jelas Rio Nababan.
Kondisi sama juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. Di Labuhanbatu, ada dua permasalahan, yaitu hutan mangrove dan sengketa lahan antara PT Labuhanbatu Indah dengan masyarakat Desa Hetapang.
”Untuk perambahan hutan mangrove sudah ditangani Dit Reskrimsus,” tegas Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang. (ted/dek)
