Pengaduan

Janji Bantuan CSR Rp127 Juta Tak Kunjung Terealisasi, PKL Jalan Olahraga Binjai Tagih Pemko

BINJAI– Janji bantuan gerobak sorong dan steling bagi pedagang kaki lima (PKL) Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur, yang direlokasi ke halaman Masjid Agung Binjai, belum juga terealisasi. Padahal, bantuan yang disebut bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) perbankan itu sebelumnya dijanjikan langsung oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Sejak April 2026, para pedagang mengaku terus menunggu kepastian bantuan tersebut. Mereka menilai Pemko Binjai belum memberikan kejelasan, meski para PKL telah bersedia meninggalkan lokasi berjualan semula di pinggir jalan dan menempati area halaman masjid.

Salah seorang pedagang mengatakan, janji bantuan itu menjadi salah satu alasan mereka bersedia direlokasi. Namun, setelah berbulan-bulan berlalu, bantuan yang diharapkan belum juga diterima.

“Kami dari perwakilan PKL di Jalan Olahraga bahwa dari sejak Bulan April 2026, dijanjikan Pemko Binjai akan diberikan steling atau gerobak sorong. Namun bulan ke bulan tak ada juga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, para pedagang sudah beberapa kali menanyakan kepastian bantuan melalui ketua PKL. Namun, jawaban yang diterima selalu sama, yakni diminta menunggu tanpa kepastian waktu penyaluran.

“Asal ditanya ketua PKL, katanya nanti dan nanti sampai seterusnya, tidak ada kejelasannya,” sambungnya.

Merasa tidak mendapat kepastian, para pedagang berinisiatif menelusuri langsung informasi mengenai pembuatan steling. Mereka mengaku mendapat keterangan bahwa steling yang dipesan sebenarnya sudah selesai dibuat, tetapi belum dapat dibagikan karena persoalan pembayaran.

“Kami tanya dengan yang buat steling namanya Pak Tono, dia bilang stelingnya sudah siap. Tapi katanya, pembayaran oleh Pemko Binjai belum jelas. Jadi pihaknya belum bisa membagikan,” ungkap pedagang tersebut.

Kekecewaan para pedagang semakin memuncak karena bantuan yang dijanjikan belum terealisasi, sementara pendapatan mereka setelah direlokasi disebut terus merosot. Mereka bahkan mengancam akan kembali berjualan di lokasi semula jika tidak ada kejelasan dari pemerintah kota.

PKL mengaku telah sepakat untuk mengambil langkah tersebut apabila janji bantuan hanya berhenti pada penyampaian tanpa realisasi.

“Kami sudah kompak, seandainya yang dijanjikan tidak direalisasikan atau cuma omon-omon, maka kami sepakat akan keluar semua, berjualan di tempat semula, pinggir jalan depan Masjid Agung, bukan di halaman masjid,” tegasnya.

Pedagang itu juga mengingatkan bahwa saat menyampaikan aspirasi sebelumnya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah disebut menyampaikan rencana bantuan melalui dana CSR dengan nilai mencapai Rp127 juta.

Namun, hingga kini, mereka mengaku belum menerima bantuan yang dijanjikan tersebut.“Tapi sampai detik ini tidak ada, nihil semua. Kami ini manusia bukan binatang, kami tahu mana omongan yang betul-betul dan mana omongan dusta,” katanya dengan nada kecewa.

Ia mengungkapkan, para pedagang bertahan berjualan di lokasi relokasi karena tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Namun, hasil penjualan yang diperoleh dinilai tidak cukup menjanjikan, bahkan untuk menutup modal usaha.

“Kami pun di sini berjualan entah sudah yang kayak mana, karena enggak ada kerjaan lain, kalau ada sudah kami tinggalkan. Lebih baik kami jualan di luar, daripada kami semakin mati berjualan di dalam kawasan Masjid Agung. Karena di dalam tidak ada hasilnya,” ujarnya lagi.

Selain menagih bantuan, para PKL juga mempertanyakan penataan lokasi berjualan di Kota Binjai. Mereka membandingkan kondisi di halaman Masjid Agung dengan keberadaan pedagang angkringan di Lapangan Merdeka Binjai yang menurut mereka masih dapat berjualan meski kawasan tersebut ramai dan dipadati kendaraan.

Para pedagang menegaskan tidak keberatan ditata oleh pemerintah. Namun, mereka berharap kebijakan penataan usaha kecil juga mempertimbangkan kelangsungan hidup pedagang dan keberlanjutan ekonomi keluarga mereka.“Kami siap ditata, dan kenapa di Lapangan Merdeka Binjai banyak angkringan-angkringan mereka bisa berjualan,” katanya.

Ia juga meminta perhatian langsung dari Wali Kota Binjai beserta jajarannya agar nasib PKL yang telah mengikuti relokasi tidak diabaikan.“Pak Amir dan jajarannya, tolonglah kami, Pak. Merosot kali jualan kami, dapat uang untuk makan saja sudah syukur kali, Pak,” keluhnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Binjai, Gloria Sinulingga, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan pedagang dan kepastian realisasi bantuan tersebut.

Dengan belum adanya tanggapan dari Pemko Binjai, kepastian penyaluran bantuan CSR senilai Rp127 juta serta langkah pemerintah menyikapi ancaman PKL kembali berjualan di pinggir jalan masih menunggu penjelasan lebih lanjut. (ted/ila)

BINJAI– Janji bantuan gerobak sorong dan steling bagi pedagang kaki lima (PKL) Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur, yang direlokasi ke halaman Masjid Agung Binjai, belum juga terealisasi. Padahal, bantuan yang disebut bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) perbankan itu sebelumnya dijanjikan langsung oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Sejak April 2026, para pedagang mengaku terus menunggu kepastian bantuan tersebut. Mereka menilai Pemko Binjai belum memberikan kejelasan, meski para PKL telah bersedia meninggalkan lokasi berjualan semula di pinggir jalan dan menempati area halaman masjid.

Salah seorang pedagang mengatakan, janji bantuan itu menjadi salah satu alasan mereka bersedia direlokasi. Namun, setelah berbulan-bulan berlalu, bantuan yang diharapkan belum juga diterima.

“Kami dari perwakilan PKL di Jalan Olahraga bahwa dari sejak Bulan April 2026, dijanjikan Pemko Binjai akan diberikan steling atau gerobak sorong. Namun bulan ke bulan tak ada juga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, para pedagang sudah beberapa kali menanyakan kepastian bantuan melalui ketua PKL. Namun, jawaban yang diterima selalu sama, yakni diminta menunggu tanpa kepastian waktu penyaluran.

“Asal ditanya ketua PKL, katanya nanti dan nanti sampai seterusnya, tidak ada kejelasannya,” sambungnya.

Merasa tidak mendapat kepastian, para pedagang berinisiatif menelusuri langsung informasi mengenai pembuatan steling. Mereka mengaku mendapat keterangan bahwa steling yang dipesan sebenarnya sudah selesai dibuat, tetapi belum dapat dibagikan karena persoalan pembayaran.

“Kami tanya dengan yang buat steling namanya Pak Tono, dia bilang stelingnya sudah siap. Tapi katanya, pembayaran oleh Pemko Binjai belum jelas. Jadi pihaknya belum bisa membagikan,” ungkap pedagang tersebut.

Kekecewaan para pedagang semakin memuncak karena bantuan yang dijanjikan belum terealisasi, sementara pendapatan mereka setelah direlokasi disebut terus merosot. Mereka bahkan mengancam akan kembali berjualan di lokasi semula jika tidak ada kejelasan dari pemerintah kota.

PKL mengaku telah sepakat untuk mengambil langkah tersebut apabila janji bantuan hanya berhenti pada penyampaian tanpa realisasi.

“Kami sudah kompak, seandainya yang dijanjikan tidak direalisasikan atau cuma omon-omon, maka kami sepakat akan keluar semua, berjualan di tempat semula, pinggir jalan depan Masjid Agung, bukan di halaman masjid,” tegasnya.

Pedagang itu juga mengingatkan bahwa saat menyampaikan aspirasi sebelumnya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah disebut menyampaikan rencana bantuan melalui dana CSR dengan nilai mencapai Rp127 juta.

Namun, hingga kini, mereka mengaku belum menerima bantuan yang dijanjikan tersebut.“Tapi sampai detik ini tidak ada, nihil semua. Kami ini manusia bukan binatang, kami tahu mana omongan yang betul-betul dan mana omongan dusta,” katanya dengan nada kecewa.

Ia mengungkapkan, para pedagang bertahan berjualan di lokasi relokasi karena tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Namun, hasil penjualan yang diperoleh dinilai tidak cukup menjanjikan, bahkan untuk menutup modal usaha.

“Kami pun di sini berjualan entah sudah yang kayak mana, karena enggak ada kerjaan lain, kalau ada sudah kami tinggalkan. Lebih baik kami jualan di luar, daripada kami semakin mati berjualan di dalam kawasan Masjid Agung. Karena di dalam tidak ada hasilnya,” ujarnya lagi.

Selain menagih bantuan, para PKL juga mempertanyakan penataan lokasi berjualan di Kota Binjai. Mereka membandingkan kondisi di halaman Masjid Agung dengan keberadaan pedagang angkringan di Lapangan Merdeka Binjai yang menurut mereka masih dapat berjualan meski kawasan tersebut ramai dan dipadati kendaraan.

Para pedagang menegaskan tidak keberatan ditata oleh pemerintah. Namun, mereka berharap kebijakan penataan usaha kecil juga mempertimbangkan kelangsungan hidup pedagang dan keberlanjutan ekonomi keluarga mereka.“Kami siap ditata, dan kenapa di Lapangan Merdeka Binjai banyak angkringan-angkringan mereka bisa berjualan,” katanya.

Ia juga meminta perhatian langsung dari Wali Kota Binjai beserta jajarannya agar nasib PKL yang telah mengikuti relokasi tidak diabaikan.“Pak Amir dan jajarannya, tolonglah kami, Pak. Merosot kali jualan kami, dapat uang untuk makan saja sudah syukur kali, Pak,” keluhnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Binjai, Gloria Sinulingga, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan pedagang dan kepastian realisasi bantuan tersebut.

Dengan belum adanya tanggapan dari Pemko Binjai, kepastian penyaluran bantuan CSR senilai Rp127 juta serta langkah pemerintah menyikapi ancaman PKL kembali berjualan di pinggir jalan masih menunggu penjelasan lebih lanjut. (ted/ila)

Artikel Terkait

Pengaduan

Terpopuler

Artikel Terbaru