MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran kepada dinas kesehatan kapubaten/kota, untuk menyikapi terjadinya kasus Difteri. Dalam surat itu, Dinkes kabupaten/kota bersama Puskesmas diminta segera melakukan penyelidikan epidemiologi, apabila diduga terjadi Difteri.
Hal itu dikatakan Kasi Bimdal Wabah dan Bencana Dinkes Sumut, Suhadi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/12) pagi. “Bila benar ada KLB Difteri, segera melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) di wilayah Puskesmas/kecamatan yang merupakan lokasi terjadinya KLB Difteri. ORI dilakukan sebanyak tiga kali putaran tanpa memandang status imunisasi, ” ujar Suhadi.
Dijelaskannya, ORI diberikan kepada penduduk yang berusia bayi sampai berusia sama dengan usia kasus Difteri tertua pada saat KLB (atau penduduk yang ditentukan berdasarkan hasil kajian epidemiologi) dan populasi rentan di wilayah KLB Difteri tersebut.
Kabulaten/Kota diharap meningkatkan cakupan imunisasi, termasuk imunisasi Difteri secara merata di seluruh wilayah kerja dinas kesehatan masing-masing dengan target lebih dari 90 persen.
“Memberikan obat profilaksis pada kasus kontak difteri dan kasus carrier difteri. Obat harus diminum sampai habis. Untuk memastikan obat diminum sampai habis, perlu menunjuk pemantau minum obat yang berasal dari tokoh masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang penyakit Difteri dan cara pencegahannya, serta mengenai pentingnya imunisasi agar masyarakat paham dan tidak menolak imunisasi, ” tambahnya.
Difteri-ilustrasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran kepada dinas kesehatan kapubaten/kota, untuk menyikapi terjadinya kasus Difteri. Dalam surat itu, Dinkes kabupaten/kota bersama Puskesmas diminta segera melakukan penyelidikan epidemiologi, apabila diduga terjadi Difteri.
Hal itu dikatakan Kasi Bimdal Wabah dan Bencana Dinkes Sumut, Suhadi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/12) pagi. “Bila benar ada KLB Difteri, segera melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) di wilayah Puskesmas/kecamatan yang merupakan lokasi terjadinya KLB Difteri. ORI dilakukan sebanyak tiga kali putaran tanpa memandang status imunisasi, ” ujar Suhadi.
Dijelaskannya, ORI diberikan kepada penduduk yang berusia bayi sampai berusia sama dengan usia kasus Difteri tertua pada saat KLB (atau penduduk yang ditentukan berdasarkan hasil kajian epidemiologi) dan populasi rentan di wilayah KLB Difteri tersebut.
Kabulaten/Kota diharap meningkatkan cakupan imunisasi, termasuk imunisasi Difteri secara merata di seluruh wilayah kerja dinas kesehatan masing-masing dengan target lebih dari 90 persen.
“Memberikan obat profilaksis pada kasus kontak difteri dan kasus carrier difteri. Obat harus diminum sampai habis. Untuk memastikan obat diminum sampai habis, perlu menunjuk pemantau minum obat yang berasal dari tokoh masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang penyakit Difteri dan cara pencegahannya, serta mengenai pentingnya imunisasi agar masyarakat paham dan tidak menolak imunisasi, ” tambahnya.
