MEDAN, SUMUTPOS.CO — Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jenny Berutu menyebut makro ekonomi di Sumut yang masih jauh dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2016.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumut berdasarkan berita resmi badan statistik Sumatera Utara dalam triwulan pertama tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 5,02 persen dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2016 sebesar 5,69 persen.
Lebih lanjut Jenny mengatakan merasa prihatin menyikapi makro perekonomian daerah Sumut pada tahun 2016 ini dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka dan semakin memingkatnya jumlah penduduk miskin di Sumut.
“Didalam APBD tahun anggaran 2016 angka pengangguran terbuka ditetapkan sebebar 5,41 persen dan pada P-APBD 2016 menjadi 6,00 persen sampai dengan 6,5 persen, artinya mengalami peningkatan,”katanya saat rapat Paripurna pandangan fraksi atas nota keuangan Gubernur terhadap P-APBD 2016, Senin (14/11).
“Demikian juga dengan penduduk miskin pada APBD tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar 9,31 persen pada APBD perubahan tahun anggaran 2016 diperkirakan meningkat menajdi 10 sampai dengan 10, 50 persen,”tambahnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah Provsu untuk lebih bijak dan bersikap lebih hati-hati sehubungan dengan berbahagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehubungan dengan defisit anggaran pada APBN dan APBN Perubahan yang dampaknya juga dirasakan oleh pemerintahah daerah khususnya terkait dengan penundaan penyaluran adana alokasi umum sebagaimana tertuang dalam peraturan menetri keuangan ri nomor 125/pmk.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagain dana aloaksi umum tahun anggaraan 2016 dan surat edaran menetri dalam negeri nomor 910/3549/sj tertanggal 16 september 2016 perihal peneyesuain apbd/ p-apbd atas penundaan sebagai dau tahun anggaran 2016.
“Sudah sewajarnya Pemprovsu semakin meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, utamanya terkait dengan kemampuan meningkatkan, mengefektifkan dan penyaluran secara tepat sasaran atas pendapatan asli daerah,”bebernya.
Juru bicara Fraksi PKS, Burhanuddin Siregar juga mempertanyakan komitmen Gubernur Sumatera Utara, Tengku Errny Nuradi soal bertambahnya penduduk miskin di Sumut.
“Tingkat pengangguran di Sumut mencapai 6.49 persen juga perlu dipertanyakan komitmen Gubsu,” ujar Burhanuddin Siregar.
Selain itu, PKS juga mengkritisi banyaknya kegiatan Pemprovsu yang banyak menghabiskan anggaran untuk acara-acara seremonial.
“Seharusnya menggunakan anggaran negara yang tepat itu tepat sasaran dan langsung menyentuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.(dik)
