30.6 C
Medan
Saturday, May 4, 2024

Penyelenggara Ibadah Umroh Libatkan OJK

Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengucapkan selamat, usai Pelantikan Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU – PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, Jumat (13/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Mengingat banyaknya masyarakat menjadi korban ‘Travel Bodong’, penyelenggara ibadah umroh di Indonesia didorong untuk melibatkan lembaga terkait untuk pengawasan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr HT Erry Nuradi pun  meminta seluruh travel untuk bersaing secara sehat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi pada Pelantikan Forum Penyelenggara Pelaksanaan Ibadah Umroh-Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU-PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani, Jumat (13/4).

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap biro perjalanan untuk pelaksanaan ibadah umroh atau haji, terus bertambah jumlahnya.

Apalagi dengan jumlah umat Islam sebagai mayoritas di provinsi ini, membuat antrian haji cukup panjang, bisa mencapai 11-12 tahun. Karenanya, pilihan warga jatuh pada pelaksanaan umroh agar dapat beribadah di tanah suci Mekkah. “Pemerintah juga akan memberikan semacam standarisasi bagi penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Jangan sampai keberadaan travel membuat kita prihatin karena banyak masyarakat menjadi korban. Kita tidak mau yang seperti itu terjadi di Sumut,” ujarnya.

Erry menyebutkan usaha yang bergerak di bisnis travel/perjalanan ibadah umroh sangat menarik minat masyarakat. Karenanya, jangan sampai ada seorangpun warga yang kecewa karena tidak bisa berangkat, hanya karena perusahaan bermasalah atau sengaja memanfaatkan tingginya antusias umat muslim berangkat ke tanah suci.

“Saya mendengar ada yang menawarkan harga Rp10 juta untuk biaya umroh, tetapi berangkatnya tahun depan. Ini dananya kalau diputar (dimanfaatkan) untuk bisnis lain seperti menanam jagung, tentu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ini sama seperti kejadian di awal reformasi lalu, dan kita tidak ingin itu terjadi lagi. Karena itu OJK hadir di sini, bersama Kemenag, mengawasi,” sebut Erry.

Tingginya pengawasan dari seluruh lembaga terkait, serta mawas diri masyarakat, Gubsu yakin kasus penipuan serupa seperti beberapa waktu lalu di Pulau Jawa, tidak terjadi di Sumut.

Namun juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Dengan demikian, persaingan antar perusahaan travel berjalan baik dan sehat.

“Dengan begitu, saya harapkan forum ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyrakat. Baik dalam hal memberikan pelayanan keagamaan maupun dalam unsur bisnis. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita dalam beribadah, mengingat penyelenggara ibadah ini cukup bervariasi. Intinya adalah pengawasan kita semua,” jelasnya.

Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengucapkan selamat, usai Pelantikan Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU – PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, Jumat (13/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Mengingat banyaknya masyarakat menjadi korban ‘Travel Bodong’, penyelenggara ibadah umroh di Indonesia didorong untuk melibatkan lembaga terkait untuk pengawasan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr HT Erry Nuradi pun  meminta seluruh travel untuk bersaing secara sehat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi pada Pelantikan Forum Penyelenggara Pelaksanaan Ibadah Umroh-Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU-PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani, Jumat (13/4).

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap biro perjalanan untuk pelaksanaan ibadah umroh atau haji, terus bertambah jumlahnya.

Apalagi dengan jumlah umat Islam sebagai mayoritas di provinsi ini, membuat antrian haji cukup panjang, bisa mencapai 11-12 tahun. Karenanya, pilihan warga jatuh pada pelaksanaan umroh agar dapat beribadah di tanah suci Mekkah. “Pemerintah juga akan memberikan semacam standarisasi bagi penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Jangan sampai keberadaan travel membuat kita prihatin karena banyak masyarakat menjadi korban. Kita tidak mau yang seperti itu terjadi di Sumut,” ujarnya.

Erry menyebutkan usaha yang bergerak di bisnis travel/perjalanan ibadah umroh sangat menarik minat masyarakat. Karenanya, jangan sampai ada seorangpun warga yang kecewa karena tidak bisa berangkat, hanya karena perusahaan bermasalah atau sengaja memanfaatkan tingginya antusias umat muslim berangkat ke tanah suci.

“Saya mendengar ada yang menawarkan harga Rp10 juta untuk biaya umroh, tetapi berangkatnya tahun depan. Ini dananya kalau diputar (dimanfaatkan) untuk bisnis lain seperti menanam jagung, tentu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ini sama seperti kejadian di awal reformasi lalu, dan kita tidak ingin itu terjadi lagi. Karena itu OJK hadir di sini, bersama Kemenag, mengawasi,” sebut Erry.

Tingginya pengawasan dari seluruh lembaga terkait, serta mawas diri masyarakat, Gubsu yakin kasus penipuan serupa seperti beberapa waktu lalu di Pulau Jawa, tidak terjadi di Sumut.

Namun juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Dengan demikian, persaingan antar perusahaan travel berjalan baik dan sehat.

“Dengan begitu, saya harapkan forum ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyrakat. Baik dalam hal memberikan pelayanan keagamaan maupun dalam unsur bisnis. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita dalam beribadah, mengingat penyelenggara ibadah ini cukup bervariasi. Intinya adalah pengawasan kita semua,” jelasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/