31.8 C
Medan
Wednesday, May 8, 2024

Ngogesa Tak Pede Maju Pilgubsu 2018

HT Erry Nuradi (kiri) dan Ngogesa Sitepu saling berjabat tangan saat dipertemukan beberapa waktu lalu. Keduanya dinyatakan pasangan untuk maju pada Pilgubsu 2018 mendatang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan hukum yang dihadapi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto membuat kepercayaan publik terhadap partai berlambang Pohon Beringin itu akan menurun. Ini diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan Partai Golkar dalam menetapkan calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Pengamat Politik, Warjio melihat ada dua perspektif dari mundurnya Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu dari bursa pencalonan Wakil Gubernur Sumut. Pertama, Ngogesa sengaja memilih mundur mendampingi Erry Nuradi, agar bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dengan menggandeng partai politik lain. Kedua, Ngogesa mundur karena tidak tahan dengan sikap Tengku Erry yang terkesan selalu mengabaikannya.

“Namun, kasus OTT Kadisdik Langkat dan persoalan hukum Setya Novanto sepertinya akan mengurungkan niat Ngogesa maju sendiri. Golkar Sumut memang sedang dalam kondisi psikologis yang kurang baik,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Kamis (16/11).

Di sisi lain, Warjio juga melihat ada sebuah masalah besar yang sedang terjadi di internal Partai Golkar. Sehingga, pada akhirnya Ngogesa memutuskan mundur sebagai pendamping Tengku Erry. “Bukan tidak mungkin akan ada Musdalub setelah ini. Bisa saja agendanya bersamaan dengan Munaslub yang sudah mulai ramai diperbincangkan pasca upaya penjemputan paksa Setya Novanto oleh KPK,” katanya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Indra Alamsyah mengakui, keputusan Ngogesa Sitepu mundur dari bursa pencalonan Wagubsu akan mempengaruhi kondisi internal Partai Golkar. Indra mengaku, agenda 2018 bukan hanya Pilgubsu. Namun ada Pilkada di 8 Kabupaten/Kota.

Selain itu, Partai Golkar akan menghadapi agenda politik seperti Pemilu legislatif dan Pilpres 2019. “Pasti akan ada pengaruh, kita bicara bukan hanya soal Pilgubsu,” kata Indra.

Meski begitu, anggota DPRD Sumut ini enggan menyebut bakal ada Musdalub pasca mundurnya Ngogesa dari bursa pencalonan Wagubsu. Secara pribadi, Indra mengaku menghargai keputusan Ngogesa. Akan tetapi, yang mengambil kebijakan dan keputusan adalah DPP Partai Golkar. “Belum tentu juga usulannya diterima,” bilangnya.

HT Erry Nuradi (kiri) dan Ngogesa Sitepu saling berjabat tangan saat dipertemukan beberapa waktu lalu. Keduanya dinyatakan pasangan untuk maju pada Pilgubsu 2018 mendatang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan hukum yang dihadapi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto membuat kepercayaan publik terhadap partai berlambang Pohon Beringin itu akan menurun. Ini diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan Partai Golkar dalam menetapkan calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Pengamat Politik, Warjio melihat ada dua perspektif dari mundurnya Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu dari bursa pencalonan Wakil Gubernur Sumut. Pertama, Ngogesa sengaja memilih mundur mendampingi Erry Nuradi, agar bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dengan menggandeng partai politik lain. Kedua, Ngogesa mundur karena tidak tahan dengan sikap Tengku Erry yang terkesan selalu mengabaikannya.

“Namun, kasus OTT Kadisdik Langkat dan persoalan hukum Setya Novanto sepertinya akan mengurungkan niat Ngogesa maju sendiri. Golkar Sumut memang sedang dalam kondisi psikologis yang kurang baik,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Kamis (16/11).

Di sisi lain, Warjio juga melihat ada sebuah masalah besar yang sedang terjadi di internal Partai Golkar. Sehingga, pada akhirnya Ngogesa memutuskan mundur sebagai pendamping Tengku Erry. “Bukan tidak mungkin akan ada Musdalub setelah ini. Bisa saja agendanya bersamaan dengan Munaslub yang sudah mulai ramai diperbincangkan pasca upaya penjemputan paksa Setya Novanto oleh KPK,” katanya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Indra Alamsyah mengakui, keputusan Ngogesa Sitepu mundur dari bursa pencalonan Wagubsu akan mempengaruhi kondisi internal Partai Golkar. Indra mengaku, agenda 2018 bukan hanya Pilgubsu. Namun ada Pilkada di 8 Kabupaten/Kota.

Selain itu, Partai Golkar akan menghadapi agenda politik seperti Pemilu legislatif dan Pilpres 2019. “Pasti akan ada pengaruh, kita bicara bukan hanya soal Pilgubsu,” kata Indra.

Meski begitu, anggota DPRD Sumut ini enggan menyebut bakal ada Musdalub pasca mundurnya Ngogesa dari bursa pencalonan Wagubsu. Secara pribadi, Indra mengaku menghargai keputusan Ngogesa. Akan tetapi, yang mengambil kebijakan dan keputusan adalah DPP Partai Golkar. “Belum tentu juga usulannya diterima,” bilangnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/