Biaya Pelantikan 15 Kada se-Sumut Ternyata Patungan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Biro Kerjasama dan Otonomi Daerah Pemprovsu, Jimmy Pasaribu, mengatakan biaya pelantikan kepala-kepala daerah se-Sumut yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (17/2/2016) , dilakukan secara ‘patungan’ antara Pemprovsu dan Pemkab/Pemko. Namun ia mengaku tidak mengetahui berapa besaran sekaligus pembagiannya.

“Belum. Nanti berapa biaya, kita bagi rata. Kan ada 15 (yang dilantik, Red), nanti dibagi semua. Tambah kita (Pemprovsu) jadi 16. Soalnya masing-masing tidak ada menampung (APBD), kita provinsi (juga) tidak,” jelas Jimmy saat dikonfirmasi di kantor Gubsu usai pelantikan.

Dia juga mengakui, Pemprovsu ada menganggarkan biaya pelantikan selama satu tahun dengan catatan, menggunakan fasilitas pemerintah seperti Aula Martabe dan Gedung Serba Guna atau untuk jumlah besar bisa menggunakan gedung milik negara lainnya.

“Kita ada biaya pelantikan itu selama satu tahun, tapi bukan artinya melantik yang ini (pelantikan serentak). Termasuk (didalamnya) mengambil SK, perjalanan dinas, ya itu. Kalau pelantikan, kita hanya sanggup untuk (aula) Martabe. Dengan catatan itu tidak masuk biaya. Paling dana dekorasi, itu saja,” sebutnya.

Dikatakannya, ketentuan dari pusat, membuat pelantikan harus digelar di ibukota provinsi, dalam hal ini Kota Medan. Namun menjadi prioritas penyelenggaraannya dilakukan di gedung. Sedangkan penggunaan Lapangan Merdeka, untuk mengambil makna pelantikan serentak. Apalagi katanya, jika digelar di dalam gedung, tidak mencukupi dengan jumlah massa hingga ribuan orang.

“Karena kan ada ketentuan oleh pusat, tidak bisa diselenggarakan di lain tempat. Kan ada gedung, itu diberdayakan karena tidak bayar. Karena tidak akan cukup di gedung, kita lakukan di Lapangan Merdeka. Itu tidak jadi masalah, selama kapasitas (gedung), tidak bisa menampung jumlah peserta, itu diizinkan,” kilahnya.

Sedangkan soal panggung hiburan, Jimmy mengungkapkan, hal itu merupakan inisiatif seluruh kepala daerah berdasarkan kesepakatan. Alasannya agar lebih dekat ke masyarakat. Pun begitu, ia mengaku belum tahu darimana sumber anggaran akan diambil. Sebab pengakuannya kemarin, belum ada anggaran yang dibagikan kepada mereka. Meskipun sudah dilakukan usulan.

“Kita kan nggak tau bagaimana anggaran ini. Belum dibagikan sama kami. Ya, sudah ada kesepakatan begitu, karena kan pesta bersama. Itu inisiatif peserta-peserta,” sebutnya. (dik/bal/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Biro Kerjasama dan Otonomi Daerah Pemprovsu, Jimmy Pasaribu, mengatakan biaya pelantikan kepala-kepala daerah se-Sumut yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (17/2/2016) , dilakukan secara ‘patungan’ antara Pemprovsu dan Pemkab/Pemko. Namun ia mengaku tidak mengetahui berapa besaran sekaligus pembagiannya.

“Belum. Nanti berapa biaya, kita bagi rata. Kan ada 15 (yang dilantik, Red), nanti dibagi semua. Tambah kita (Pemprovsu) jadi 16. Soalnya masing-masing tidak ada menampung (APBD), kita provinsi (juga) tidak,” jelas Jimmy saat dikonfirmasi di kantor Gubsu usai pelantikan.

Dia juga mengakui, Pemprovsu ada menganggarkan biaya pelantikan selama satu tahun dengan catatan, menggunakan fasilitas pemerintah seperti Aula Martabe dan Gedung Serba Guna atau untuk jumlah besar bisa menggunakan gedung milik negara lainnya.

“Kita ada biaya pelantikan itu selama satu tahun, tapi bukan artinya melantik yang ini (pelantikan serentak). Termasuk (didalamnya) mengambil SK, perjalanan dinas, ya itu. Kalau pelantikan, kita hanya sanggup untuk (aula) Martabe. Dengan catatan itu tidak masuk biaya. Paling dana dekorasi, itu saja,” sebutnya.

Dikatakannya, ketentuan dari pusat, membuat pelantikan harus digelar di ibukota provinsi, dalam hal ini Kota Medan. Namun menjadi prioritas penyelenggaraannya dilakukan di gedung. Sedangkan penggunaan Lapangan Merdeka, untuk mengambil makna pelantikan serentak. Apalagi katanya, jika digelar di dalam gedung, tidak mencukupi dengan jumlah massa hingga ribuan orang.

“Karena kan ada ketentuan oleh pusat, tidak bisa diselenggarakan di lain tempat. Kan ada gedung, itu diberdayakan karena tidak bayar. Karena tidak akan cukup di gedung, kita lakukan di Lapangan Merdeka. Itu tidak jadi masalah, selama kapasitas (gedung), tidak bisa menampung jumlah peserta, itu diizinkan,” kilahnya.

Sedangkan soal panggung hiburan, Jimmy mengungkapkan, hal itu merupakan inisiatif seluruh kepala daerah berdasarkan kesepakatan. Alasannya agar lebih dekat ke masyarakat. Pun begitu, ia mengaku belum tahu darimana sumber anggaran akan diambil. Sebab pengakuannya kemarin, belum ada anggaran yang dibagikan kepada mereka. Meskipun sudah dilakukan usulan.

“Kita kan nggak tau bagaimana anggaran ini. Belum dibagikan sama kami. Ya, sudah ada kesepakatan begitu, karena kan pesta bersama. Itu inisiatif peserta-peserta,” sebutnya. (dik/bal/prn)