“KPU membuka pendaftaran Februari 2018, sebelum itu saya sudah akan pensiun,” tegasnya.
Di sisi lain, Edy juga menyoroti banyaknya kepala daerah baik bupati dan wali kota yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
“Kita harus bersyukur karena ada KPK yang mengawasi. Bupati dan wali kota itukan bawahan gubernur, jadi pemimpinnya tidak boleh lepas tangan begitu saja. Dia harus ikut bertanggung jawab, pemimpin harus seperti itu,”akunya.
Apabila terpilih, Edy menyebut bahwa dirinya akan melakukan kordinasi dengan para bupati dan wali kota, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
“Saya siap berdiri di depan para bupati/wali kota, kalau mereka sampai diganggu orang lain dalam menjalankan pemerintah dan roda pembangunan,” tuturnya.
Pengamat politik, Sohibul Anshor Siregar melihat Pangkostrad kemungkinan besar akan diusung oleh Partai Demokrat karena memiliki koneksi dengan SBY. “Edy punya koneksi para jendral,” katanya.
Dia beranggapan polemik surat tugas dewan pimpinan pusat (DPP) yang digembar-gemborkan sebagai rekomendasi DPP pada dasarnya ada lah taktik SBY untuk mengukur peluang Demokrat di Pilgubsu 2018.
“SBY ingin melihat bagaimana kadernya di Sumut. Kalau sudah tidak memungkinkan, maka tentu rekomendasi akan diserahkan ke nonkader. JR sulit diterima masyarakat, jadi kemungkinan besar dukungan akan diberikan kepada Edy Rahmayadi,”terangnya.
Menurutnya, Pilkada 2018 yang sangat berdekatan waktunya dengan Pilpres 2019, saat ini semakin menguat pengerucutan antara kubu yang mendukung Jokowi dan kubu yang akan melawan Jokowi di Pilpres. (dik/azw)
