KARO, SUMUTPOS.CO – Ratusan guru honorer di Kabupaten Karo melakukan aksi unjuk rasa di Kabanjahe, Selasa (17/12) pagi. Selain menandatangani petisi, dalam aksinya para pahlawan tanpa tanda jasa ini juga menyampaikan tiga poin tuntutan.
Poin pertama, mereka mendesak Pemkab Karo segera mengangkat para guru honorer (non-kategori) menjadi ASN di lingkungan Pemkab Karo berdasarkan masa kerja 10 tahun ke atas.
Kedua, penambahan dana kesejahteraan honorer tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, mereka meminta pemerintah mengingatkan para kepala sekolah agar tidak semena-mena memberhentikan tenaga pendidik honorer.
Semula para guru honorer ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Karo. Karena tidak mendapat kejelasan, mereka longmarch ke kantor Dinas Pendidikan Karo. Di sana mereka disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Karo, Eddi Surianta.
Dalam peryataannya, Eddi menegaskan dirinya mendukung penuh tuntutan para guru honorer. “Saya mendukung tuntutan teman-teman. Mari kita berjuang bersama,” tegas Eddi. Meski demikian, Eddi menegaskan pengangkatan honorer menjadi ASN merupakan wewenang penuh pemerintan pusat. Pemkab Karo hanya bisa mengusulkan, namun keputusan tetap di tangan pemerintah pusat.
“Pengangkatan bukan ranah bupati. Kami hanya bisa mengusul, namum keputusan tetap di pusat. Sebenarnya kita pun sangat berharap teman-teman segera diangkat jadi ASN. Apalagi saat ini banyak sekolah, khususnya SD kekurangan tenaga guru,” paparnya.
Mengenai poin kedua, Edi mengaku pihaknya sudah menekankan para kepala sekolah tidak sembarangan mengangkat guru honorer. Karena sesuai juknis, hanya 15 persen dari dana bos yang bisa dipergunakan untuk honorer. Untuk tahun ini, pemerintan sudah menanbah pendapatan para guru honorer yang memenuhi syarat sebesar Rp 30 ribu.
“Inilah upaya Dinas Pendidikan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Dalam pembahasan P-APBD kemarin, kami juga sudah mengusulkan penambahan untuk kesejahteraan gugu honorer. Namun belum berhasil karena Pemkab Karo keterbatasan anggaran,” dalih Eddi.
Mengenai poin ketiga, Eddi menegaskan akan mengingatkan para kepala sekolah agar tidak semena-mena. .
Namun massa tetap tak puas dengan pernyataan Eddi. Mereka mengaku tetap tak dipedulikan pemerintan. “Sudah dua kali pengangkatan ASN di Pemkab Karo ini. Bagaimana dengan nasib kami. Penempatan para ASN itu juga tidak sesuai dengan juknis. Kami dari 17 kecamatan sangat tertindas,”teriak massa. (deo/han)
