Plh. Gubsu Hj R Sabrina menyambut kedatangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, meninjau langsung proses evakuasi tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, di Pelabuhan Tigaras Kabupaten Simalungun, Kamis (21/06/2018).
Perketat Standar Keselamatan
Terkait aspek keselamatan penyeberangan danau, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi, meminta kepada pemerintah daerah (Pemda), agar memperketat pengawasan standar angkutan penyeberangan, khususnya angkutan air di kawasan Danau Toba.
“Agar kemudian hari tidak terulang lagi peristiwa kapal tenggelam, yang banyak memakan korban akibat kelebihan muatan,” ujar Sabrina saat mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, pasca musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun di pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Kamis (21/6).
Sabrina mengimbau kepada pengusaha transportasi, khususnya air di sekitar Danau Toba untuk lebih memperhatikan keselamatan penumpang. Juga tentang kelaikan operasi armada transportasi air. “Peralatan keselamatan penumpang, seperti pelampung harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Selain itu, Sabrina juga mengharapkan dukungan semua pihak, agar proses evakuasi terhadap korban tenggelamnya KM Sinar Bangun lebih maksimal. Sehingga akan semakin banyak korban yang dapat ditemukan dan diselamatkan.
Terkait peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) berencana melakukan sosialisasikan kepada wisatawan, agar menggunakan kapal penyeberangan yang memenuhi standar operasi prosedur (SOP) pelayaran.
“Sosialisasi akan melibatkan pengelola hotel yang ada di Danau Toba. SOP untuk kapal ada di Kemehub. Kalau BPODT akan menyosialisasikan aspek keselamatan penumpang kepada wisatawan saja,” kata Direktur Keuangan, Umum, dan Publikasi Publik BPODT, John M Situngkir, kepada Sumut Pos, Kamis (21/6).
BPODT akan mendorong dan berkordinasi dengan Kemenhub, untuk mengimbau penerapan SOP Pelayaran dalam bentuk spanduk di hotel, di jalan, dan di pelabuhan di seluruh Danau Toba.
Ia mengakui, insiden kapal tenggelam ini berdampak pada brand Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional. “Jangan sampai berefek negatif pada kunjungan wisatawan ke danau terbesar di Asia Tenggara ini,” katanya.
Mendukung aspek keselamatan angkutan penyeberangan ini, anggota Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, seluruh pihak terkait khususnya pemerintah bersama instansi lain, harus bekerja sama dalam hal penanganan dan penyelamatan.
“Setelah semua penumpang ditemukan, baru dilakukan investigasi terhadap penyebab kapal tenggelam. Pengusaha kapal penyeberangan tidak bisa lepas tangan, tapi harus ikut bertanggungjawab,” sebutnya.
Anggota DPRD Sumut Juliski Simorangkir (Dapil Tapanuli) menyarankan, agar pemerintah menyiagakan kapal patroli khusus di beberapa titik kawasan Danau Toba, guna memantau dan mengawasi setiap jalur penyeberangan kapal penumpang maupun barang.
Sehingga jika terjadi kecelakaan, dapat diketahui dengan cepat dan diberi bantuan penyelamatan secara cepat. “Seharusnya seluruh kapal penyeberangan di Danau Toba dilengkapi peralatan canggih seperti alat komunikasi penghubung ke pusat kendali atau pos penyelamat yang bertugas mengawasi jalur-jalur penyeberangan. Terlebih Danau Toba merupakan tujuan wisata internasional. Selain itu, kapal yang beroperasi harus laik jalan, tidak sekedar bisa menyeberang tanpa ada standar seperti uji KIR. (bal/gus)
