DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Upaya ini tidak cukup hanya mengandalkan tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga hingga pelayanan kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli TP PKK Kabupaten Dairi Sri Dewi Manik, saat menghadiri evaluasi puskesmas dan rumah sakit dalam pencegahan serta penanganan penyebab utama AKI dan AKB di Hotel Beristera, Sitinjo, Selasa (20/10).
Sri Dewi mengatakan, penurunan angka kematian ibu dan bayi bukan sekadar persoalan medis, melainkan menyangkut keselamatan ibu sebagai penopang keluarga dan masa depan generasi penerus.
Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari hulu, yakni lingkungan rumah tangga. Dalam hal ini, TP PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan memastikan ibu hamil memperoleh perhatian serta pendampingan yang memadai.
“Puskesmas dan rumah sakit adalah benteng pertahanan medis. Sementara kader PKK, Dasa Wisma, dan Posyandu menjadi mata, telinga, sekaligus perpanjangan tangan di garda terdepan masyarakat,” ujarnya.
Sri Dewi menekankan sejumlah langkah yang perlu diperkuat, di antaranya deteksi dini melalui kelompok Dasa Wisma. Kader PKK diharapkan lebih aktif memetakan dan memantau ibu hamil di wilayah masing-masing agar risiko kehamilan dapat dikenali sedini mungkin.
Selain itu, edukasi kepada keluarga juga diperlukan untuk memutus rantai tiga terlambat, yaitu terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat membawa ibu ke fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan penanganan medis.
“Melalui pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta optimalisasi Posyandu, kita harus memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan nutrisi yang cukup,” katanya.
Upaya tersebut juga penting untuk mencegah kematian akibat komplikasi kehamilan maupun mengurangi risiko stunting pada bayi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Henry Manik, menyampaikan bahwa tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit berada di garis depan dalam penanganan kondisi darurat ibu dan bayi. Namun, penanganan medis terkadang menghadapi keterbatasan waktu karena persoalan yang muncul sejak sebelum pasien tiba di fasilitas kesehatan.
Menurut Henry, sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian meliputi masalah gizi, keterlambatan rujukan, minimnya edukasi bagi calon pengantin, serta kendala jaminan administrasi dan pembiayaan kesehatan.
Karena itu, penurunan AKI dan AKB membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TP PKK, hingga masyarakat di tingkat desa.
“Penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Dairi tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan intervensi di ruang bersalin. Kita harus berkolaborasi penuh, mulai dari penguatan anggaran program, penggerakan masyarakat di tingkat desa, edukasi bagi calon pengantin dan remaja putri, hingga kemudahan jaminan administrasi dan pembiayaan kesehatan,” tegasnya.
Henry berharap, integrasi program lintas sektor dapat memastikan setiap ibu hamil terpantau dengan baik dan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, sehingga risiko komplikasi dapat ditangani lebih cepat dan keselamatan ibu serta bayi semakin terjamin. (rud/ila)
