29 C
Medan
Friday, January 31, 2025

RKA Dinas Pertanian Deliserdang Ditolak Dewan

Foto: BATARA/SUMUT POS
TERTUNDUK: Kadis Pertanian Samsul Bahri (tengah) tertunduk karena tak mampu menjawab anggota Banggar, di ruang rapat Komisi A DPRD Deliserdang, Selasa (21/11).

SUMUTPOS.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang serentak menolak melanjutkan membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Pemkab Deliserdang. Rapat yang dipimpin Imran Obos itu digelar di ruang rapat Komisi A DPRD Deliserdang, Selasa (21/11).

SEBELUM rapat Banggar digelar, terlebih dahulu Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Pemkab Deliserdang, Samsul Bahri membacakan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Ketika Samsul membacakan RKA, para anggota Banggar membaca masing-masing dokumen RKA Dinas Pertanian yang terlebih dahulu diterima anggota Banggar.

Setelah Samsul selesai membacakan RKA, satu persatu anggota banggar melontarkan pertanyaan. Para anggota Banggar menemukan ketidaksingkronan antara judul program dengan kegiatan yang ada dalam RKA. Kemudian, ditemukan juga porsi anggaran Dinas Pertanian lebih mengutamakan honor Aparatur Sipil Negara (ASN) didalam setiap kegiatan.

Protes keras diperlihatkan anggota Banggar, Nusantara Tarigan. Nusantara menilai anggaran Dinas Pertanian lebih banyak menjadi honorarium ASN. Dipekirakannya, hampir 50 persen masuk menjadi anggaran honorarium RKA.

“Padahal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sudah dinaikan pemerintah. Masa setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus menganggarkan honorarium ASN. Maka kalau dirinci hampir separuh anggaranya buat ASN,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem itu menemukan anggaran yang mencurigakan. Didalam RKA itu disebutkan pengadaan 36 batang tanaman berbiaya Rp1 miliar. Kemudian pengadaan 6 unit traktor tangan berbiaya Rp878 juta.

“Tanaman apa dan traktor apa yang dibeli Dinas Pertanian ini. Kok hanya 36 batang berbiaya Rp1 miliar dan traktor tangan Rp878 juta. Mahal sekali ini,” ujarnya setengah berteriak karena kaget dengan biaya yang tak wajar itu.

Pemaparan Nusantara itu kemudian menjadi bahan perbincangan sesama anggota Banggar. Sebagian menjadikannya sebagai bahan olok-olokan.

“Tanaman apa yang kalian beli itu? Kok mahal sekali? Mungkin tanaman emas itu,” celetuk para anggota Banggar.

Mendapat cemoohan dari anggota Banggar, Kadis Pertanian tak bisa memberikan penjelasan yang dapat memuaskan anggota Banggar. Malah, Kadis mengatakan mungkin angka Rp1 miliar itu salah ketik dan sebagian angka-angkanya mungkin perlu dikoreksi.

Mendengar argumentasi yang terkesan mengelak itu, Imran Obos yang memimpin rapat secara tegas meminta agar pembahasan RKA Dinas Pertanian ditunda.

“Saya minta agar dokumen RKA Dinas pertanian diperbaiki. Dan pembahasan ditunda sampai RKA-nya tuntas diperbaiki,” bilang Imran Obos menutup rapat.(btr/ala)

 

 

 

Foto: BATARA/SUMUT POS
TERTUNDUK: Kadis Pertanian Samsul Bahri (tengah) tertunduk karena tak mampu menjawab anggota Banggar, di ruang rapat Komisi A DPRD Deliserdang, Selasa (21/11).

SUMUTPOS.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang serentak menolak melanjutkan membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Pemkab Deliserdang. Rapat yang dipimpin Imran Obos itu digelar di ruang rapat Komisi A DPRD Deliserdang, Selasa (21/11).

SEBELUM rapat Banggar digelar, terlebih dahulu Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Pemkab Deliserdang, Samsul Bahri membacakan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Ketika Samsul membacakan RKA, para anggota Banggar membaca masing-masing dokumen RKA Dinas Pertanian yang terlebih dahulu diterima anggota Banggar.

Setelah Samsul selesai membacakan RKA, satu persatu anggota banggar melontarkan pertanyaan. Para anggota Banggar menemukan ketidaksingkronan antara judul program dengan kegiatan yang ada dalam RKA. Kemudian, ditemukan juga porsi anggaran Dinas Pertanian lebih mengutamakan honor Aparatur Sipil Negara (ASN) didalam setiap kegiatan.

Protes keras diperlihatkan anggota Banggar, Nusantara Tarigan. Nusantara menilai anggaran Dinas Pertanian lebih banyak menjadi honorarium ASN. Dipekirakannya, hampir 50 persen masuk menjadi anggaran honorarium RKA.

“Padahal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sudah dinaikan pemerintah. Masa setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus menganggarkan honorarium ASN. Maka kalau dirinci hampir separuh anggaranya buat ASN,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem itu menemukan anggaran yang mencurigakan. Didalam RKA itu disebutkan pengadaan 36 batang tanaman berbiaya Rp1 miliar. Kemudian pengadaan 6 unit traktor tangan berbiaya Rp878 juta.

“Tanaman apa dan traktor apa yang dibeli Dinas Pertanian ini. Kok hanya 36 batang berbiaya Rp1 miliar dan traktor tangan Rp878 juta. Mahal sekali ini,” ujarnya setengah berteriak karena kaget dengan biaya yang tak wajar itu.

Pemaparan Nusantara itu kemudian menjadi bahan perbincangan sesama anggota Banggar. Sebagian menjadikannya sebagai bahan olok-olokan.

“Tanaman apa yang kalian beli itu? Kok mahal sekali? Mungkin tanaman emas itu,” celetuk para anggota Banggar.

Mendapat cemoohan dari anggota Banggar, Kadis Pertanian tak bisa memberikan penjelasan yang dapat memuaskan anggota Banggar. Malah, Kadis mengatakan mungkin angka Rp1 miliar itu salah ketik dan sebagian angka-angkanya mungkin perlu dikoreksi.

Mendengar argumentasi yang terkesan mengelak itu, Imran Obos yang memimpin rapat secara tegas meminta agar pembahasan RKA Dinas Pertanian ditunda.

“Saya minta agar dokumen RKA Dinas pertanian diperbaiki. Dan pembahasan ditunda sampai RKA-nya tuntas diperbaiki,” bilang Imran Obos menutup rapat.(btr/ala)

 

 

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/