MEDAN, SUMUTPOS.CO -Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menekankan, agar para bupati di seputaran Danau Toba selalu berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa lahan yang diklaim masyarakat sebagai pemilik sepanjang kawasan hutan lindung. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan juga meminta agar Pemprovsu berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pemerintah jangan mau kalah, karena negara kita negara hukum, tidak dibenarkan gaya-gaya preman. Saya minta ibu Wagubsu untuk berkoordinasi dengan Kapoldasu, agar diingatkan kepada jajaran kapolres untuk menindaklanjuti hal seperti ini, sesuai laporan bupati se kawasan Danau Toba,” ujar Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH menirukan pernyataan Luhut Panjaitan, kemarin.
Hal itu ditegaskan Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menko Kemaritiman, di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (22/5). “Rakor membahas tentang kawasan Danau Toba, yakni terkait kebersihan danau, penanaman pohon di kawasan danau, serta perkembangan pariwisata dan penertiban illegal logging di sekitar Danau Toba, terang Terkelin.
Sementara itu, Wagubsu Nurhajizah Marpaung pada rakor tersebut mengatakan, sesuai laporan para bupati se kawasan Danau Toba, setiap daerah permasalahan yang dihadapi selalu terkait sengketa kawasan hutan yang sudah diklaim oleh masyarakat sekitar dan diklaim sebagai tanah adat, seperti di daerah Tobasa, Samosir dan Kabupaten Karo. “Agar tidak ada lagi hambatan dalam pembangunan oleh pemda setempat serta antisipasi dan tindak lanjutnya, melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan Badan Otorita Danau Toba (BODT) bersedia membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum,” ujar Wagubsu.
Selain Bupati Karo Terkelin Brahmana, hadir dalam rapat Bupati Humbanghasundutan Dosmar Banjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Sekda Simalungun Gidion Purba, Wakil Bupati Tapanuli Utara Mauliate Simorangkir, Sekda Pakpak Bharat Sahat Banurea, Dirut BPODT Arie Prasetyo, dan Ketua Perkumpulan Gaja Toba Ramles Sihaloho. Sedangkan perwakilan dari Pemprovsu, hadir Asisten Umum dan Aset Zonni Waldy, Kadis Kehutanan Halen Purba, Kadis Lingkungan Hidup Binsar Situmorang, Kadisbudpar Hidayati, Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus, serta Kabid Teknis dari masing-masing OPD Pemprovsu dan kabupaten se kawasan Danau Toba. (prn/han)
