Faisal menganggap, tidak ada prestasi luar biasa yang ditunjukkan oleh JR Saragih ketika menjadi Bupati Simalungun. “Elektabilitas JR tidak akan bisa menyaingi Erry Nuradi sebagai incumbent. Edy Rahmayadi masih lebih dikenal masyarakat Sumut, bukan tidak mungkin Demokrat memberi restu kepada Pangkostrad untuk bertarung di Pilgubsu. Karena Demokrat punya catatan mengusung sosok eksternal saat Pilgubsu,” pungkasnya.
Sementara, DPD Partai Demokrat Sumut diam-diam telah membuka penjaringan bakal calon gubernur sejak awal Agustus lalu. Ketua Tim Penjaringan Balon Gubsu Demokrat Sumut, Silverius Bangun menyebutkan, hingga saat ini ada 8 orang yang sudah mengambil formulir, termasuk Ketua DPD Partai Demokrat, JR Saragih.
Disebutkannya, batas pengambilan formulir yakni 1-25 Agustus 2017. Sedangkan pengembalian formulir mulai 28 hingga 31 Agustus. “Pekan depan sudah jadwal pengambalian formulir pendaftaran. Besok atau lusa kami sudah akan mengeluarkan jadwal kepada para balon Gubsu untuk mengembalikan formulir, itu dilakukan agar tidak bertabrakan,” katanya, Kamis (24/8).
Silverus menambahkan, Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu yang baru saja mendapat restu dari Partai Golkar juga ikut mengambil formulir ke Partai Demokrat. “Saat pengambilan formulir, Ngogesa datang mengambil formulir balon Gubsu. Kita lihat nanti, saat mengembalikan formulir apakah tetap sebagai Balon Gubsu atau malah Balon Wagubsu,” jelasnya.
Mengenai peluang koalisi, Wakil Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut itu menyebutkan, hal itu merupakan kewenangan parpol. “Koalisi itu kewenangan parpol, meskipun begitu sosok Balon juga bisa berkomunikasi dengan parpol lain. Demokrat tidak ada membatasi diri untuk berkoalisi, termasuk dengan Golkar yang sudah mengusung Erry-Ngogesa,” paparnya.
Usai pengembalian formulir, lanjut dia, DPD Partai Demokrat akan menyerahkan formulir pendaftaran ke DPP. “Tahapan survey akan dilalui, seluruh peserta akan mengikuti survei yang melibatkan 9 lembaga survei yang memiliki kredibilitas,” sebutnya.
Hasil survei itu, bilang dia, akan menjadi pertimbangan bagi DPP untuk mengambil keputusan. “Survey bisa dilakukan sekali, ataupun lebih. Ketika hasil survey pertama sudah dianggap cukup, maka akan ada keputusan. Ketika tidak cukup hasil survei nya, akan ada survey lanjutan,”pungkasnya. (bal/dik/adz)
